'Australia ancam setop dana bantuan, Indonesia tidak miskin banget'

Menko Maritim Indroyono Susilo menegaskan, hibah Australia kecil karena Indonesia masuk negara pendapatan menengah.

2015-05-02 15:47:00

Pasca eksekusi mati duo Bali Nine Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, di Australia menguat desakan menghentikan dana bantuan yang biasanya selalu diberikan tiap tahun untuk Indonesia. Menanggapi itu, pemerintah Indonesia cuek.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Susilo menegaskan, dana hibah dari negara lain (termasuk Australia) sudah berkurang. Sebab, saat ini Indonesia sudah dinilai sebagai negara maju.

"Hibahnya (dari Australia) kecil. Indonesia itu sekarang dianggap negara middle income country, justru hibahnya berkurang," kata Indroyono di Jakarta, Sabtu (2/5).

Berkurangnya dana hibah menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu bagian negara kekuatan ekonomi baru. Dia menegaskan, Indonesia bukan lagi masuk kategori negara miskin yang sangat membutuhkan bantuan dari negara lain. "Negara Indonesia sudah mampu, tidak miskin-miskin banget," tegasnya.

Dilihat dari sektornya, lanjut Indroyono, dana hibah Australia untuk perikanan tergolong kecil. Namun dia tidak menyebutkan detail jumlah dana hibah yang masuk ke sektor perikanan. Mantan Direktur Sumber Daya Perikanan dan Aquakultur FAO ini mengakui, dana hibah masih cukup besar mengalir untuk program antisipasi perubahan iklim atau climate change. Sedangkan hibah lainnya tergolong sudah berkurang.

Seperti diketahui, media Australia menulis kemungkinan menghentikan pemberian bantuan untuk Indonesia.

Dilansir news.com, dari pajak yang dikumpulkan warga, Australia memberikan bantuan atau dana hibah hingga USD 55 juta kepada Indonesia. Dana hibah itu khusus digunakan membantu perbaikan sistem hukum Indonesia, yang ternyata justru menyebabkan dua warga negeri kanguru ini dieksekusi mati.

Kemarahan publik Australia diwujudkan dengan menggulirkan wacana menghentikan pemberian dana bantuan kepada Indonesia, yang telah menembak mati Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.

Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop belum menyatakan sikap soal wacana pemangkasan dana hibah untuk Indonesia yang sejauh ini sudah mencapai 600 juta dolar Australia. Selama ini Australia menjadi negara pendonor terbesar kedua bagi Indonesia setelah Jepang.

Saat ditanya apakah terlintas di benaknya soal sikap Australia memprotes pemotongan dana hibah itu? Julie mengatakan hal itu akan diumumkan pada awal Mei, saat pembahasan anggaran.

Pada tahun anggaran 2013-2014, jumlah sumbangan Australia buat Indonesia mencapai 581 juta dolar Australia. Sementara hingga saat ini, bantuan hibah dari Australia ke Indonesia melonjak hingga diperkirakan mencapai 605,3 juta dolar Australia.

Sumbangan itu dipakai untuk berbagai program. Mulai dari pembangunan ekonomi, mewujudkan pemerintahan demokratis, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pembenahan desa dan masyarakat, serta pencegahan dampak bencana. Ironisnya, sejak 2011, Australia menghibahkan 55 juta dolar Australia buat perbaikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia.

Kerja sama di bidang hukum antara Australia dan Indonesia juga merangkul lembaga penegak hukum dan lembaga swadaya masyarakat.

"Dengan dukungan Australia, sistem hukum Indonesia bisa membuat proses peradilan lebih ringkas, dan memajang hasil putusan supaya bisa diakses masyarakat," tulis Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia.

Dalam periode sama, Australia juga menghibahkan 22,8 juta dolar Australia buat perbaikan sistem pemilihan umum di Indonesia. Dana itu digunakan Komisi Pemilihan Umum membenahi manajemen pemilihan dan meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pemilu. Dana bantuan dari Australia ini yang diklaim ikut menyukseskan Jokowi mengalahkan rivalnya Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden 2014.

Masyarakat Australia marah dengan sikap keras kepala Jokowi menghukum mati terpidana narkoba. Jokowi ngotot menolak memberi pengampunan meski terpidana sudah memohon berulang kali.

Sehingga yang terjadi di Australia, gagasan memangkas atau menghentikan bantuan buat Indonesia semakin menguat. Bahkan, Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan telah menerima lebih dari seribu permintaan dari warga Australia menghentikan bantuan buat Indonesia.

Beberapa lembaga di Australia yang juga kebagian dana hibah Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan menyatakan Australia layak menghentikan bantuan itu.

Awal pekan ini, salah satu wakil rakyat dari Negara Bagian Tazmania, Jacqui Lambie mengusulkan agar dana bantuan buat Indonesia dialihkan untuk sumbangan korban gempa di Nepal. Perempuan itu juga meminta warga Australia melakukan boikot dengan tidak bepergian ke Bali.

Jacqui bahkan menggalang dukungan dengan membuat laman di jejaring sosial Facebook bertajuk Gerakan Boikot Bali. Ide itu disukai lebih dari 13.000 warga Australia.

Pemimpin kaukus parlemen Australia Christine Milne mengecam eksekusi mati dua warga Australia oleh Indonesia. Tetapi, dia tidak mendukung ide penghentian pemberian bantuan buat Indonesia.

"Bantuan itu buat membantu masyarakat miskin, korban bencana, dan saya tidak yakin dana hibah itu mesti dipangkas," kata Christine.

(mdk/noe)