Backlog Perumahan di Indonesia 12,71 Juta, Perlu Program 1,5 Juta Rumah per Tahun
Menurutnya, untuk menangani backlog tersebut diperlukan program 1,5 juta rumah per tahun untuk mengejar kekurangan kebutuhan rumah di Indonesia.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna mencatat, angka backlog perumahan di Indonesia mencapai 12,71 juta. Angka ini berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021.
Menurutnya, untuk menangani backlog tersebut diperlukan program 1,5 juta rumah per tahun untuk mengejar kekurangan kebutuhan rumah di Indonesia.
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Apa yang membuat rumah di desa Purwosari menjadi pusat pemerintahan? Lokasinya dinilai strategis sebagai tempat persembunyian para pejuang.
-
Apa yang dilakukan Kementerian PUPR untuk menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi? Keberhasilan Indonesia dalam mencapai kemajuan yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur adalah untuk menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi bagi seluruh rakyat secara berkelanjutan. Upaya ini untuk menghadapi urbanisasi, perubahan iklim dan populasi yang terus meningkat.
-
Apa yang menjadi gebrakan Mentan yang dipuji oleh Ketua MPR? "Saya mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Mentan dalam mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut ketahanan pangan seperti mengantisipasi potensi bencana yang akan terjadi di beberapa waktu ke depan, termasuk ancaman El Nino, yang kalau kita tidak waspadai dan kita tidak mempersiapkan diri, maka kita akan dihadapkan pada defisit pangan," ujar Bamsoet dalam pertemuannya bersama Mentan di Kementan Jakarta, Senin, (1/4).
"Solusinya, kita harus punya program sampai 1,5 juta rumah per tahunnya kalau backlog-nya ingin selesai di 2045," kata Herry dalam penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Pembentukan Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan, Rabu (25/1).
Selain itu, berkaitan dengan kualitatif backlog hunian yang tidak layak huni tercatat 23 juta pada tahun 2021. Berdasarkan data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), hunian yang tidak layak huni itu mencapai 56,75 persen. Artinya, banyak yang sudah punya rumah namun tidak layak huni.
"Berarti sudah punya rumah mereka tapi tidak layak huni, tapi kita ramai-ramai kasih rumah ke mereka, ini terjadi miss ini PR bagi ekosistem untuk mencari solusinya," ujarnya.
Dia pun berharap dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Pembentukan Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan yang ditandatangani oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR (DJPI), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan (DJKN), dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau PT SMF, bisa menuntaskan permasalahan backlog perumahan.
"Tentu isu ini bisa kita taruh sebagai tujuan bersama untuk kita selesaikan, kita targetkan 2045 bagus karena saat itu Indonesia maju, kita harapkan tidak ada lagi backlog," ujarnya.
Sebagai informasi, pembentukan ekosistem pembiayaan perumahan merupakan langkah awal dari suatu upaya bersama dalam mendukung terciptanya suatu ekosistem guna menyelaraskan seluruh upaya pemenuhan hunian agar dapat berjalan dengan optimal, termasuk upaya-upaya pendanaan kreatif (creative financing).
Pemerintah terus melakukan berbagai upaya dalam mengentaskan backlog ketersediaan hunian yang layak dan terjangkau untuk masyarakat melalui berbagai upaya, salah satunya yaitu melalui penguatan sinergi dengan para stakeholder sektor perumahan yang solid dengan membentuk ekosistem pembiayaan perumahan.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)