Menteri PUPR Yakin 3 Juta Rumah Bisa Dibangun Selama Satu Tahun di Era Prabowo-Gibran
Program ini dipersiapkan guna mengatasi angka backlog perumahan yang masih besar.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono optimistis program pembangunan 3 juta rumah bisa direalisasikan oleh presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Terlebih nantinya program 3 juta rumah tersebut akan ditangani langsung oleh Kementerian Perumahan, sebagai pecahan dari Kementerian PUPR. Menurut Basuki, kementerian baru tersebut bisa lebih fokus untuk menangani sektor perumahan.
"Saya kira pertama dengan adanya Kementerian Perumahan, dia lebih fokus. Sejak dari pengadaan lahanya sampai dengan pembangunannya," ujar Basuki di Jakarta, Selasa (8/10).
Basuki menilai, perkara pengadaan rumah bukan hanya soal mencari tanah kosong saja, tapi juga bisa dilakukan konsolidasi tanah. Ini selaras dengan rencana tim Prabowo-Gibran yang hendak membangun 1 juta unit apartemen di perkotaan dan 2 juta unit rumah di pedesaan.
"Jadi kalau misalnya di Kemayoran, itu ada beberapa perumahan yang bisa dikonsolidasikan untuk menjadi apartemen. Jadi konsolidasi tanah untuk mengatur sekaligus untuk menghilangkan kekumuhan kota. Itu saya kira bagus," kata Basuki.
Kembali, Basuki menekankan, kehadiran Kementerian Perumahan bakal membuat pemerintah lebih optimal dalam pengadaan rumah. Sehingga sejumlah PR dalam program pembangunan 1 juta rumah sebelumnya tidak lagi terulang.
"Tadi saya bilang, dengan adanya Kementerian yang sekarang hanya diurusin oleh satu Ditjen (Perumahan), sekarang dengan Kementerian ada perubahan," tegas Basuki.
Kesempatan Properti untuk Ikut Serta
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan, dirinya ditugasi untuk jadi Ketua Satgas Perumahan. Untuk melanggengkan cita-cita Prabowo membangun 3 juta rumah dalam 1 tahun.
Menurut dia, ini juga jadi kesempatan bagi para pengembang properti untuk ikut turut serta dalam program pembangunan rumah tersebut.
"Saya mau sampaikan, Prabowo idenya bangun 2 juta unit rumah di pedesaan. Itu reserve for UMK, BUMDes, dan koperasi. Untuk konglomerat yang punya perusahaan konstruksi, silakan bangun di kota, kita mau bangun 1 juta unit apartemen tiap tahun di kota," bebernya beberapa waktu lalu.
Cita-cita itu dipersiapkan guna mengatasi angka backlog perumahan yang masih besar.
"Data yang mengerikan juga, sekarang ini ada 10,7 juta keluarga yang tercatat di BPN dan pemerintah yang masih antre rumah. Itu 10,7 jtua kelaurga, bukan jiwa. Di samping itu ada data menujukan, 27 juta keluarga penghuni rumah tidak layak huni," ungkapnya.
