Bahas Aturan Badan Swasta Jual Bensin Pesawat, Anak Buah Menko Luhut Bakal Temui BPH Migas
Tantangan penyediaan multi provider avtur sendiri disebabkan oleh banyaknya jumlah bandar udara di wilayah Indonesia.
Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi meminta agar pengelolaan avtur ini dilaksanakan secara multi provider. Permintaan ini dimaksudkan untuk menghindari monopoli penyediaan avtur oleh PT Pertamina (Persero) untuk menekan harga tiket pesawat.
Deputi Transportasi dan Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Rachmat Kaimuddin, menyampaikan, pihaknya akan mengkaji terkait usulan penyediaan bahan bakar pesawat oleh badan usaha swasta. Dia berencana akan membahas hal tersebut bersama BPH Migas pekan depan.
- Pasar Avtur Indonesia Disebut Tidak Dimonopoli, Pemerhati Energi Beberkan Bukti Ini
- Kemenhub Soroti Monopoli Avtur Buat Tiket Pesawat Mahal, Pengamat Penerbangan Berikan Tanggapan Berbeda
- Pemerintah Beri Sinyal Swasta Boleh Jual Avtur Agar Harga Tiket Pesawat Jadi Murah
- Mengenal Sutan Aswar, Pendiri TNI Angkatan Udara Sekaligus Pencipta Avtur Asal Minang
"Tapi meeting waktu itu memang kan sudah kita bilang kan, kita mau lihat ya, dan so far multi provider avtur itu secara regulasi sudah diperbolehkan, tapi mungkin kita perlu lihat kenapa hari ini impactnya belum sebesar apa yang kita pikir seperti itu," kata Rachmat kepada awak media di Kemenko Marves, Jakarta, Jumat (11/10).
Dia menyebut, tantangan penyediaan multi provider avtur sendiri disebabkan oleh banyaknya jumlah bandar udara di wilayah Indonesia.
Di sisi lain, pemerintah ingin agar perbedaan harga avtur tidak terlampau tinggi antar wilayah. Hal ini berpotensi menimbulkan minimnya minat badan usaha swasta untuk menyediakan avtur di wilayah dengan rute penerbangan yang masih sedikit.
"Misalnya kita berikan penugasan kepada BUMN, ya dia harus kasih disini, dia harus menyediakan di sini, kita mau harganya gak terlalu jomplang kan, jadi terjadi kaya cross subsidi, ini yang perlu kita pastikan kan ada rute gemuk, ada rute kurus kan," beber dia.
Oleh karena itu, pihaknya tengah mengkaji agar penyediaan avtur secara multi provider ini tidak merugikan badan usaha tertentu. Dengan ini, persaingan di industri avtur Tanah Air dapat lebih kompetitif.
"Ini yang perlu coba kita pastiin, jangan sampai nanti ada yang disuruh hanya rute gemuk doang, yang kurus dia nggak mau, jadi nggak kompetitif atau nggak fair kepada semua provider," tandasnya.
Penurunan Harga Tiket Pesawat Terganjal Avtur
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi kembali buka suara soal rencana penurunan harga tiket pesawat hingga 10 persen. Sayangnya, itu masih terganjal monopoli avtur atau bahan bakar pesawat oleh PT Pertamina (Persero).
Menhub menyatakan, dirinya telah berulang kali sampaikan bahwa pengelolaan avtur ini seharusnya dilaksanakan secara multi provider, seperti dilakukan oleh negara lain.
Sayangnya, mandat monopoli avtur oleh Pertamina sendiri secara kebijakan dilindungi oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, atau BPH Migas.
"Harga monopoli itu saya buka (peraturannya), dilindungi oleh BPH Migas. Tolong ditulis gede-gede. Besok datang ke BPH Migas, tanya sama mereka. Saya sudah rapat dengan Pak Luhut, tidak dilaksanakan," tegas Menhub dalam acara konferensi pers Capaian Kinerja Transportasi selama 10 Tahun di Kantor Kemenhub, Jakarta, Selasa (1/10).
Menhub menekankan, upaya pemangkasan harga tiket pesawat perlu koordinasi lintas instansi dan sektoral, khususnya BPH Migas dan Kementerian Keuangan. Jika kolaborasi itu tidak dilaksanakan, maka penurunan tarif pesawat jadi hal yang mustahil.