Bakal Ada 16 PSN Baru di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nilainya Capai Rp248,75 Triliun

Bakal Ada 16 PSN Baru di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nilainya Capai Rp248,75 Triliun

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut bahwa pemerintah telah menetapkan 16 Proyek Strategis Nasional (PSN) baru. Proyek ini terdiri dari 14 proyek dan 2 program dengan nilai investasi mencapai Rp248,75 triliun.

Airlangga menjelaskan nantinya proyek ini akan segera dijalankan pada pemerintahan baru presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Dalam rangka pembangunan critical mineral itu terdapat 16 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp248,75 triliun. Ini terdiri dari hirilisasi nikel, hirilisasi tembaga, hirilisasi bauksit alumina dan hirilisasi pasir besi," kata Airlangga dalam konferensi pers, Jakarta, Selasa (14/5).

Menko Airlangga menyebut ke-16 PSN ini tidak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pembangunan akan dipegang langsung oleh pihak swasta dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Kendati begitu, Airlangga mengatakan untuk pembangunan tanpa anggaran APBN ini dibutuhkan percepatan perizinan, fasilitas terkait dengan lahan, fasilitas supaya pembiayaan bisa lebih cepat.

"Kalau tidak pakai APBN berarti yang dibutuhkan adalah percepatan perizinan kemudian fasilitas terkait dengan lahan kemudian juga terkait dengan fasilitas agar pembiayaannya bisa lebih cepat, kalau insentif itu kan kebanyakan untuk memperoleh tanah dan perizinan," jelasnya.

Lebih lanjut dalam pelaksanaan dan penyelesaiannya harus mempertimbangkan hal-hal seperti, pertama dapat mendukung program prioritas pemerintah seperti hilirisasi, penguatan ketahanan energi dan pangan.

Kemudian, dapat memberikan dampak yang signifikan serta nilai tambah dalam pembangunan dan pengembangan ekonomi daerah, memiliki nilai investasi yang tidak kecil dan tidak hanya mengharapkan kemudahan dan fasilitas dari pemerintah.

Kemudian memiliki readiness criteria yang meliputi pembiayaan atau kecukupan modal yang kuat, penguasaan atas lahan, dan pemenuhan perizinan, termasuk dukungan dari Kementerian teknis.

"Terakhir mempunyai perencanaan pembangunan dan pengembangan yang jelas."

tutup Menko Airlangga.

merdeka.com