Bank Dunia: Pemulihan Ekonomi di Asia Timur dan Pasifik Alami Kemunduran
Laporan Bank Dunia East Asia and Pacific Fall 2021 Economic Update menyebutkan negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik (EAP) diprediksi akan bertumbuh 2,5 persen. Angka itu hampir dua poin persentase lebih rendah daripada yang diperkirakan pada April 2021.
Laporan Bank Dunia East Asia and Pacific Fall 2021 Economic Update menyebutkan negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik (EAP) diprediksi akan bertumbuh 2,5 persen. Angka itu hampir dua poin persentase lebih rendah daripada yang diperkirakan pada April 2021.
"Pemulihan ekonomi negara-negara berkembang di Asia Timur dan Pasifik kini berubah," kata Wakil Presiden Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik, Manuela Ferro dalam pernyataanya, Selasa (28/9).
-
Bagaimana Bank Indonesia memperkuat ketahanan eksternal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? "Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tegas dia.
-
Kapan Gedung De Javasche Bank diresmikan? Gedung De Javasche Bank ini diresmikan pada 30 Juli 1907, disusul dua kantor cabang lainnya pada 15 Januari 1908 dan 3 Februari 1908.
-
Bagaimana cara bank pemerintah berperan dalam mengatasi tantangan ekonomi? Selain itu, bank pemerintah juga seringkali memiliki peran strategis dalam mengatasi tantangan ekonomi, seperti mengelola krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial kepada sektor-sektor yang dianggap vital bagi pembangunan ekonomi.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Apa yang dilakukan Pertamina untuk mendukung Kemandirian Ekonomi Nasional? Nicke Widyawati menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan untuk Kategori Kemandirian Ekonomi yang diberikan kepadanya Menurutnya, kemandirian ekonomi tidak terlepas dari kemandirian energi, karena energi adalah katalis untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara.
-
Bagaimana BNI bertransformasi menjadi Bank Negara Indonesia 1946? Berdasarkan UU Nomor 17 tahun 1968, BNI resmi bertransformasi. BNI ditetapkan menjadi Bank Negara Indonesia 1946.
Laporan tersebut juga menujukan, negara-negara kawasan EAP juga mengalami penurunan tenaga kerja dan partisipasi tenaga kerja. Sementara sebanyak 24 juta penduduk tidak dapat lepas dari kemiskinan pada tahun 2021.
"Walaupun pada tahun 2020 kawasan EAP berhasil mengendalikan COVID-19 ketika kawasan-kawasan lainnya di dunia sedang berjuang, peningkatan angka COVID-19 di tahun 2021 telah mengurangi prospek pertumbuhan untuk 2021. Namun demikian, kawasan ini muncul secara lebih kuat dari krisis sebelumnya dan dengan kebijakan yang tepat, dapat melakukannya kembali," jelasnya.
Kerusakan akibat melonjaknya kembali dan bertahannya COVID-19 kemungkinan akan menghambat pertumbuhan dan menambah kesenjangan selama jangka panjang. Kegagalan dari perusahaan-perusahaan yang seharusnya sehat menyebabkan hilangnya aset tak berwujud yang berharga, sedangkan perusahaan-perusahaan yang masih bertahan menunda investasi yang produktif.
Perusahaan-perusahaan yang lebih kecil mengalami dampak terparah. Meskipun sebagian besar perusahaan menghadapi kesulitan, perusahaan-perusahaan yang lebih besar kemungkinan akan mengalami penurunan yang lebih kecil dalam penjualan mereka. Perusahaan-perusahaan ini kemungkinan besar mengadopsi teknologi canggih dan menerima dukungan dari pemerintah.
Rumah tangga juga mengalami kesulitan, khususnya rumah tangga miskin, di mana mereka memiliki kemungkinan lebih besar untuk kehilangan penghasilan, mengalami kerawanan pangan yang lebih besar, memiliki anak-anak yang tidak ikut serta dalam kegiatan pembelajaran, dan terpaksa menjual aset-aset terbatas yang mereka miliki.
Akibatnya, bertambahnya stunting, pengikisan modal manusia dan hilangnya aset-aset yang produktif akan menghambat penghasilan dari rumah tangga tersebut di masa depan. Meningkatnya kesenjangan antar perusahaan juga dapat meningkatkan kesenjangan antar pekerja.
"Percepatan vaksinasi dan pengujian untuk mengendalikan infeksi COVID-19 dapat membangkitkan kegiatan ekonomi di negara-negara yang sedang berjuang pada awal pertengahan pertama tahun 2022, dan menggandakan angka pertumbuhan pada tahun berikutnya," kata Ekonom Utama Asia Timur dan Pasifik, Aaditya Mattoo.
Laporan ini juga memperkirakan bahwa kebanyakan negara di kawasan EAP, termasuk Indonesia dan Filipina, dapat memvaksinasi lebih dari 60 persen penduduk mereka pada pertengahan pertama tahun 2022. Meskipun hal itu tidak menghilangkan terjadinya infeksi, vaksinasi dapat mengurangi angka kematian secara signifikan, sehingga kegiatan ekonomi dapat dilakukan lagi.
Akan tetapi, kawasan EAP perlu melakukan upaya serius dalam empat bidang yang menangani COVID yang berkepanjangan: mengatasi keraguan tentang vaksin dan keterbatasan kapasitas distribusi untuk mencegah terjadinya angka cakupan yang terus bertahan [plateauing coverage); meningkatkan pengujian, pelacakan dan isolasi untuk mengendalikan infeksi; meningkatkan produksi vaksin regional untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan impor; dan memperkuat sistem kesehatan untuk mengatasi berkepanjangannya penyakit ini. Bantuan internasional dibutuhkan untuk mendukung upaya nasional di seluruh bidang ini, khususnya di negara-negara dengan kapasitas yang terbatas.
Selain mengendalikan COVID-19, strategi yang komprehensif dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan dan memastikan adanya pertumbuhan yang inklusif. Laporan ini mengidentifikasi penyebaran teknologi yang dipercepat sebagai kemungkinan sisi positif dari krisis yang dapat mendorong produktivitas, mendemokratisasi pendidikan dan mentransformasi lembaga-lembaga negara.
Akan tetapi, reformasi yang saling melengkapi juga penting. Memperlengkapi perusahaan-perusahaan dengan keterampilan untuk penerapan teknologi dalam usaha mereka harus disertai dengan keterbukaan dalam perdagangan dan investasi, serta dengan kebijakan persaingan usaha yang memperkuat dorongan bagi perusahaan-perusahaan untuk mengadopsi teknologi baru.
Implementasi reformasi yang sudah lama tertunda di bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan relevansi kurikulum dapat memastikan akses yang lebih luas ke manfaat teknologi pembelajaran baru.
(mdk/azz)