Bantu APBN, Bank Indonesia Beli SBN Rp40,7 Triliun
Gubernur BI merinci, total pembelian SBN itu terdiri dari Rp18,16 triliun melalui mekanisme lelang utama dan sebesar Rp22,61 triliun melalui mekanisme Greenshoe Option (GSO) atau lelang tambahan.
Bank Indonesia (BI) mencatat telah membeli Surat Berharga Negara (SBN) dari pasar perdana sebesar Rp40,77 triliun per 16 Februari 2021 untuk ikut membiayai APBN 2021.
"BI melanjutkan pembelian SBN dari pasar perdana untuk pembiayaan APBN 2021," kata Gubernur BI, Perry Warjiyo dalam jumpa pers virtual di Jakarta, Kamis (18/2).
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Bagaimana BNI bertransformasi menjadi Bank Negara Indonesia 1946? Berdasarkan UU Nomor 17 tahun 1968, BNI resmi bertransformasi. BNI ditetapkan menjadi Bank Negara Indonesia 1946.
-
Kapan BNI meluncurkan hibank? Silvano melanjutkan, perseroan meluncurkan hibank sebagai solusi untuk menggarap sektor UMKM yang lebih dinamis.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia? Sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, BRI memiliki jutaan database nasabah, baik simpanan maupun pinjaman. Ini menyebabkan BRI terpapar risiko data privacy breach dan cyber security system.
-
Apa yang diklaim sebagai informasi palsu yang beredar tentang Bank Syariah Indonesia? Beredar sebuah surat berisi pengumuman diklaim berasal Bank Syariah Indonesia (BSI) yang mengubah tarif transfer antarbank dari menjadi Rp150.000 per bulan.
Gubernur BI merinci, total pembelian SBN itu terdiri dari Rp18,16 triliun melalui mekanisme lelang utama dan sebesar Rp22,61 triliun melalui mekanisme Greenshoe Option (GSO) atau lelang tambahan. Pembelian SBN itu sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia pada 16 April 2020, yang diperpanjang hingga 31 Desember 2021.
Sedangkan pembelian dengan mekanisme langsung sesuai keputusan bersama 7 Juli 2020 hanya berlaku untuk pembiayaan tahun 2020 dan tidak diperpanjang.
Sepanjang 2020, BI membeli SBN dari pasar perdana sebesar Rp473,42 triliun untuk pendanaan APBN 2020.
Sementara itu, kondisi likuiditas perbankan dan pasar keuangan juga masih tetap longgar karena sejak 2020, kata dia, BI menambah likuiditas atau quantitative easing (QE).
Selama 2020, BI menginjeksi likuiditas (QE) di perbankan mencapai Rp750,38 triliun atau 4,86 persen dari produk domestik bruto (PDB), yang terdiri dari Rp726,57 triliun pada 2020 dan sebesar Rp23,81 triliun pada 2021 per 16 Februari 2021.
Kondisi likuiditas yang longgar pada Januari 2021 telah mendorong tingginya rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yakni 31,64 persen dan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tinggi sebesar 10,57 persen.
Baca juga:
Per 4 Februari, Bank Indonesia Beli SBN di Pasar Perdana Rp35,7 Triliun
Milenial Dominasi Pembelian E-SBN di Investree
Bank Indonesia Beli SBN Pemerintah Rp13,6 Triliun di Awal 2021
Bank Indonesia Beli SBN Pemerintah Capai Rp342 Triliun
Per 13 Oktober, Realisasi Pembelian SBN Skema Burden Sharing Capai Rp291,3 T
Sri Mulyani Yakin RI Punya Akses Pasar untuk Menyerap SBN