Banyak Aduan Tagihan Listrik Membengkak, Pemerintah Minta BSSN Periksa Sistem PLN
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Purbaya Yudhi Sadewa telah meminta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memeriksa sistem PT PLN (Persero). Ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan konsistensi sistem valuasi tagihan di PLN.
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Purbaya Yudhi Sadewa telah meminta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memeriksa sistem PT PLN (Persero). Ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan konsistensi sistem valuasi tagihan di PLN.
Dia menjelaskan, pihaknya akan akan melakukan sampling kepada 10 persen pelanggan mengadu. Dia akan melihat catatan rekening pelanggan selama 12 bulan ke belakang. Hal ini dilakukan agar masyarakat percaya, dalam proses ini pemerintah melakukan pengecekan berkali-kali. Hasilnya pun akan dipublikasikan kepada masyarakat.
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Apa tugas utama Korps Marinir TNI AL? Sebagaimana kita tahu, Korps Marinir adalah satuan unit pada TNI AL yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan operasi amfibi, pertahanan pantai, pengamanan pulau terluar, pembinaan potensi maritim, hingga pembina kekuatan serta kesiapan operasi satuan.
-
Apa yang menjadi harapan Irjen Kementan terhadap Petani dan ASN Kementan? “Kita semuanya mari bersama-sama melakukan peningkatan kinerja dan produktivitasnya sehingga harapan pemerintah serta harapan masyarakat bisa terwujud dan segala sesuatunya bisa terlaksana untuk kesejahteraan masyarakat,” seru Irjen Setyo.
Guna memastikan validitas data dan verifikasi, data pelanggan akan dijadikan sampel dari sistem PLN. Tim juga berencana untuk melakukan survei lapangan langsung ke rumah pelanggan yang melakukan pengaduan dan menjadi sampel.
"Supaya masyarakat mengerti kalau kita sudah betul-betul double check. Kami akan publikasikan ceknya seperti apa sehingga tidak ada pertanyaan yang meragukan lagi", kata Purbaya, Kamis (18/6).
PT PLN (Persero) menegaskan membengkaknya tagihan listrik bukan karena naiknya tarif listrik. Melainkan karena adanya peningkatan pemakaian kWh pelanggan itu sendiri selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berlangsung.
Executive Vice President Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan PT PLN (Persero) Edison Sipahutar mengatakan, PSBB membuat sebagian besar petugas PLN tidak bisa mengunjungi pelanggan untuk pencatatan meter pelanggan. Akibatnya pada bulan April dan Mei, PLN melakukan penghitungan rata-rata listrik 3 bulan.
Padahal pemakaian bulan Maret ditagihkan pada rekening listrik April. Begitu juga pemakaian bulan April untuk rekening Mei sudah terjadi kenaikan konsumsi listrik akibat banyaknya aktivitas pelanggan di rumah. Sehingga terjadi perbedaan realisasi konsumsi dengan penagihan menggunakan rata-rata 3 bulan.
"Sebagian besar realisasi pemakaian listrik lebih besar daripada yang ditagihkan,” katanya.
Selisih ini lah yang kemudian ditagihkan pada rekening Juni saat PLN telah melakukan pencatatan riil. Baik melalui petugas catat meter ataupun laporan mandiri pelanggan melalui whatsapp.
Dia mencontohkan pemakaian pelanggan listrik pada Desember 55 kWh, Januari 50 kWh, dan Februari 45 kWh. Maka pemakaian di bulan Maret yang ditagihkan di bulan April rata-ratanya sebesar 50 kWh. Kemudian untuk tagihan Mei jika dirata-ratakan akan mendapatkan 48 kWh.
Jika diasumsikan selama pandemi pemakaian listrik meningkat dan sama tiap bulannya sebesar 70 kWh, maka ada kekurangan tagih pada pemakaian bulan Maret 20 kWh, bulan April kurang 22 kWh, dan bulan Mei 70 kWh. Sehingga tagihan di bulan Juni menjadi 112 kWh.
"Inilah yang membuat peningkatan kWh akibat skema rata-rata 3 bulan, juga karena ditetapkan PSBB" kata dia.
Akibatnya seolah-olah terjadi lonjakan tagihan listrik dan membuat pelanggan kaget. Padahal pemakaian yang riil setelah PLN bisa melakukan pencatatan meter secara langsung ke rumah pelanggan.
Untuk mengatasi hal tersebut, PLN memberlakukan perlindungan pada pelanggan yang mengalami lonjakan tarif listrik diatas 20 persen. Sehingga pada bulan Juni hanya ditagihkan sebesar 40 persen dari kenaikan tagihan. Carry over sebesar 60 persen dari kenaikan diangsur 3 kali mulai rekening Juli 2020.
(mdk/azz)