Banyak perubahan, JK imbau pemerintah daerah tingkatkan inovasi PNS
Selain itu, adanya kemajuan teknologi yang mempengaruhi segala aspek di Tanah Air.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan pemerintah pusat maupun daerah harus mengembangkan inovasi di berbagai daerah guna meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia. Sebab, banyak perubahan terjadi secara global yang mempengaruhi pola kerja PNS.
"Pertama, perubahan karena sistem pemerintah yang berubah. Kalau sebelumnya sentra bisnis hingga tahun 2000 melaksanakan otonomi akibatnya PNS yang dulunya pegawai pusat, sekarang sebagian besar pegawai daerah," ujar JK di hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (26/5).
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Kapan pengumuman calon wakil presiden Ganjar Pranowo? PDI Perjuangan bersama partai koalisi secara resmi mengumumkan nama bakal calon wakil presiden Mahfud MD untuk mendampingi Capres Ganjar Pranowo, Rabu, 18 Oktober 2023.
-
Kapan Wapres Ma'ruf menjadi Plt Presiden? Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 tahun 2024 tentang penugasan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas presiden hingga 6 Maret 2024.
Selain itu, adanya kemajuan teknologi yang mempengaruhi segala aspek di Tanah Air. Pemerintah harus bisa menerapkan teknologi guna mempermudah cara kerja pegawai.
Perubahan selanjutnya adalah adanya perubahan persaingan, baik internal maupun eksternal. JK menilai, persaingan saat ini bukan hanya antar negara namun juga merambah ke persaingan antar daerah.
Sehingga, lanjut JK, setiap daerah harus memiliki inovasi guna menghadapi berbagai perubahan yang ada agar daerahnya bisa maju dan memiliki daya saing yang tinggi.
"Yang sangat penting saat ini adalah permainan data. Semua merubah wajah PNS. Jadi kita harus punya inovasi yang berhubungan dengan perbaikan, kecepatan, dan sistem teknologi dengan baik," pungkas dia.
Baca juga:
Bolos 3 bulan berturut-turut, 6 PNS Pemkot Jakarta Selatan dipecat
Djarot terima informasi gaji Satpol PP dipotong hingga di bawah UMP
Djarot kaget gaji PTT Satpol PP di bawah UMP, beda dengan PPSU
Dari menteri hingga pensiunan PNS terima THR tahun ini
Menteri Yuddy: Gaji ke-13 dan THR PNS cair sebelum Lebaran
Pemerintah Jokowi siapkan Rp 8 triliun bayar gaji ke-13 dan THR PNS
Ini alasan pencairan gaji ke-13 dan THR PNS diwaktu bersamaan