Bappenas prioritaskan infrastruktur dan ketahanan pangan di Aceh

Pemerintah akan membangun proyek prioritas nasional 2018.

Pemerintah berencana meningkatkan pembangunan dari dua aspek di Aceh yang segera dimulai pada 2018 tahun depan. Dua aspek tersebut yakni infrastruktur dan ketahanan pangan.

Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, dari segi infrastruktur, pemerintah akan membangun proyek prioritas nasional seperti pembangunan jalur kereta api Bireun-Lhokseumawe, pembangunan KA Trans Sumatera Besitang-Langsa (pengadaan lahan), pembangunan dan revitalisasi Pelabuhan Nasional Balohan.

Selain itu, nantinya akan disediakan penyediaan layanan informasi cuaca penerbangan untuk take off dan landing secara online dan realtime yang merupakan proyek-proyek untuk mendukung prioritas mendukung prioritas nasional Infrastruktur, konektivitas, dan kemaritiman.

Kemudian dari segi ketahanan pangan, pemerintah akan melakukan beberapa pembangunan bendungan dan pembangunan lain yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan pembangunan di Aceh.

"Pemerintah akan membangun beberapa proyek untuk mendukung prioritas nasional Ketahanan Pangan seperti pembangunan Bendungan Kaureto, pembangunan Bendungan Rukoh, dan pembangunan Bendungan Tiro. Selain itu, terdapat berbagai rencana indikatif pembangunan infrastruktur lainnya yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan pembangunan di Provinsi Aceh," kata Bambang Brodjonegoro dalam Pembukaan Musrenbang RKPA Tahun 2018 di Gedung DPRD Provinsi Aceh, Senin (17/4) kemarin.

Kemudian Bappenas juga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2018 sebesar 5,6 persen. Bambang berharap pertumbuhan ekonomi di Aceh dapat tumbuh sebesar 5,61 persen.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh, menurut Bambang, perlu didukung dari beberapa seperti sektor industri pengolahan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran: reparasi mobil dan sepeda motor, sektor konstruksi, sektor administrasi pemerintahan, dan sektor-sektor lainnya sehingga mampu memberikan kontribusi secara total sebesar 82,92 persen.

"Pemerintah daerah perlu menjaga pertumbuhan sektor-sektor tersebut agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Aceh. Sementara itu, dilihat dari tingkat kemiskinan, untuk Provinsi Aceh pada tahun 2018 diproyeksikan sebesar 15,86 persen dan tingkat pengangguran sebesar 7 persen," ujar Bambang.