Soal PON Aceh-Sumut: Kalau Enggak Ada Dugaan Penyelewengan, Harusnya Infrastruktur Beres
Infrastruktur yang tidak memadai hingga pelayanan yang diberikan mencerminkan tidak profesionalnya negara dalam penyelenggaraan PON tahun ini.
Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumatera Utara (Sumut) 2024 menjadi sorotan. Peneliti Transparency International Indonesia (TII) Agus Sarwono menanggapi dugaan penyelewengan dana anggaran PON tersebut.
"Tentu kalau melihat ada dugaan penyelewengan. Itu kalau enggak ada dugaan penyelewengan, harusnya infrastrukturnya beres dong," ujar Agus saat dihubungi merdeka.com, Rabu (18/9).
Menurutnya, infrastruktur yang tidak memadai hingga pelayanan yang diberikan mencerminkan tidak profesionalnya negara dalam penyelenggaraan PON tahun ini.
"Kalau kenyamanan atlet terjamin, kemudian logistiknya, kebutuhan gizinya terjamin, tapi faktanya ada atlet yang sempat viral, di mana bukannya mendapat susu justru malah mendapat santan Kara. Ini kan menunjukkan bahwa ketidakprofesionalan negara dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional," jelasnya.
Agus menambahkan, bahwa dugaan penyelewengan dana ini seharusnya terus ditindaklanjuti aparat hukum dan harus melibatkan publik agar adanya transparansi.
"Lagi-lagi memang aparat hukum harus mendalami dugaan-dugaan penyelewengan dan aparat hukum juga harus melibatkan publik, dan harus lebih terbuka dalam proses pendalaman dugaan penyelewengan," lanjutnya.
Kemudian terkait fasilitas dan pelayanan yang diberikan, menurut Agus terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan panitia penyelenggara di antaranya anggaran yang dikeluarkan, kesiapan penyelenggaraan hingga transparansi.
Menurutnya, anggaran yang dikeluarkan dalam PON Aceh-Sumut 2024 terbilang lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dan perlu diperiksa alasan pemberian dana tersebut.
"Tentu anggarannya jauh berbeda dari penyelenggaraan PON tahun-tahun sebelumnya. Dan bisa dibilang ini yang paling rendah, dan perlu dicek sebetulnya ke pelaku kepentingan kenapa anggaran di Aceh dan Sumut jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya," tuturnya.
Menurutnya, anggaran kecil seharusnya tidak menjadi penghalang bagi pihak penyelenggara agar lebih siap menyelenggarakan PON Aceh-Sumut 2024.
"Seharusnya dengan anggaran yang terbatas pun juga tidak mengurangi esensi dan juga kesiapan panitia penyelenggara. Kemudian infrastrukturnya seharusnya disiapkan jauh-jauh lebih awal begitu," pungkas Agus.
Dilansir dari akun Instagram resmi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), total anggaran yang dikeluarkan pemerintah dalam PON Aceh-Sumut 2024 mencapai Rp3,94 Triliun dengan PB PON Wilayah Aceh sebesar Rp2,2 triliun dan PB PON Wilayah Sumut sebesar 1,7 triliun.
Terakhir, Agus menegaskan agar dugaan penyelewengan ini harus terus didalami, sebab dinilai mempengaruhi citra presiden penyelenggara PON Aceh-Sumut 2024.
"Harus didalami dan ini bikin malu ya sebetulnya. Bisa dibayangkan kalau ini dibiarkan, tidak menutup kemungkinan akan menjadi presiden terburuk dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional," tutur Agus.
Reporter Magang: Maria Hermina Kristin.
