Berubah jadi Kementerian, Anggaran BKPM Naik 2,5 Kali Lipat
Pengamat APBN, Awalil Rizky mengaku tidak terlalu terkejut dengan hasil rapat paripurna DPR Jumat (9/10) lalu yang mengesahkan lahirnya kementerian baru yakni Kementerian Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja. Sebab dari sisi anggaran APBN 2021, anggaran BKPM naik 2,5 kali lipat.
Pengamat APBN, Awalil Rizky mengaku tidak terlalu terkejut dengan hasil rapat paripurna DPR Jumat (9/10) lalu yang mengesahkan lahirnya kementerian baru yakni Kementerian Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja. Sebab dari sisi anggaran APBN tahun 2021, anggaran dari Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) telah dinaikkan hingga 2,5 kali lipat.
"Dari sisi anggaran pertanda itu sudah ada. Alokasi BKPM ini naik 2,5 kali lipat. Jadi sudah kelihatan," kata Awalil dalam diskusi 'BKPM Kementerian Investasi?', Jakarta, Sabtu (10/4).
-
Bagaimana Kementerian Investasi meyakinkan investor tentang kelanjutan proyek IKN? “Saya tidak melihat dalam waktu yang singkat ini, itu berpengaruh (investasi di IKN),” kata Nurul dilansir Antara, Selasa (4/6).
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Kenapa Menteri Investasi Bahlil Lahadalia berpesan agar hilirisasi tetap dilanjutkan? Ia pun berpesan bahwa siapapun nanti menteri investasi selanjutnya, tugasnya adalah melanjutkan kebijakan tersebut. Ia juga menegaskan agar hilirisasi jangan sampai dibubarkan.
-
Bagaimana BRImo membantu nasabah berinvestasi? Nasabah juga kini semakin mudah berinvestasi melalui BRImo. Kini Anda dapat melakukan pembelian emas, surat berharga, dana pensiun, hingga pembukaan deposito hanya dari smartphone.
-
Apa yang diukur oleh Indeks Bisnis UMKM? Indeks Bisnis UMKM merupakan indikator yang mengukur aktivitas UMKM di Indonesia yang dilakukan setiap kuartal oleh BRI Research Institute.
-
Siapa yang mendorong investasi masuk ke daerah agar berkolaborasi dengan UMKM setempat? Di sisi lain, pihaknya mendorong setiap investasi yang masuk ke daerah, wajib berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha dan pelaku UMKM setempat.
Dia melanjutkan bila dibandingkan, anggaran BKPM tahun 2019 dan 2020 berada dikisaran Rp 400-an miliar. Namun alokasi anggaran tahun 2021 meroket hingga di atas Rp 1 triliun. Padahal dari rincian matrik program BKPM tidak banyak perubahan dan cenderung sama dengan tahun-tahun sebelumnya.
Sebelum tahun 2021, anggaran BKPM belum pernah menjadi prioritas pemerintah. Kenaikan alokasi untuk BKPM tidak sebesar dari kenaikan anggaran kementerian dan lembaga lain. "Nah baru tahun 2021 ini memang sudah naik dan ini sepertinya sudah dinaikkan buat jadi kementerian. Tapi dilihat dari matrik capaian BKPM ini tidak banyak berubah," kata dia.
Sehingga transformasi BKPM menjadi kementerian tahun ini tidak akan banyak mengubah alokasi APBN. Sebab anggaran tahun ini sudah disetujui dan dicairkan sejak awal tahun lalu bersama DPR.
Terpenting saat ini, dengan perubahan nomenklatur tersebut, akan ada penguatan peran BKPM sebagai jembatan antara pemerintah dan dunia usaha. Awalil menilai BKPM harus mengambil sikap lebih dulu, apakah akan memainkan peran sebagai juru bicara pemerintah kepada dunia usaha. Atau sebaliknya, BKPM justru menjadi juru bicara pengusaha kepada pemerintah.
"Pada posisi ini apakah jadi jubir dunia usaha atau jubir dari pemerintah," kata dia.
Awalnya BPPMA
Sedikit menengok sejarah, sejak tahun 1973, lembaga yang semula bernama Badan Pertimbangan Penanaman Modal Asing (BPPMA) ini memang ditujukan untuk menarik investasi asing masuk ke Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, persentase investasi asing dan investasi domestik saat ini hampir seimbang.
"Banyak pembicaraan kalau menyebutkan investasi maka orientasinya dari modal asing. Padahal sekarang ini PMDN (invetasi domestik) ini angkanya malah jadi 52:48," kata dia.
Awalil mengharapkan ketika BKPM telah naik level menjadi kementerian bisa menjadi lembaga yang mengatasi berbagai hambatan investasi. Kementerian Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja harus bisa memberikan iklim investasi yang baik dan menguntungkan pengusaha.
(mdk/did)