BI luncurkan buku antisipasi krisis ekonomi
Bank Indonesia (BI) meluncurkan buku Kajian Stabilitas Keuangan (KSK). Adapun buku ini berisi upaya pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan yang diamanatkan dalam undang-undang (UU) Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK).
Bank Indonesia (BI) meluncurkan buku Kajian Stabilitas Keuangan (KSK). Adapun buku ini berisi upaya pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan yang diamanatkan dalam undang-undang (UU) Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK).
Gubernur BI, Agus Martowardojo mengungkapkan ada beberapa strategi yang dilakukan BI dan lembaga keuangan lainnya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan adalah dengan menerapkan kebijakan makroprudensial.
"Memperkuat dan memperluas survilliance makroprudensial untuk mengidentifikasi dini sumber tekanan," ujar Agus dalam Peluncuran Buku Kajian Stabilitas Keuangan di Gedung Thamrin BI, Jakarta Pusat, Rabu (24/5).
Strategi lain yang juga dilakukan antara lain, melakukan identifikasi dan pemantauan risiko sistemik dengan menggunakan balance sheet of systemic risk, juga mendukung upaya pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat sistem keuangan terhadap guncangan.
Dia juga mengatakan untuk mencegah krisis diperlukan koordinasi dan sinergitas yang solid antara lembaga-lembaga keuangan dan memastikan setiap lembaga menjalankan perannya dengan baik sesuai amanat UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.
"UU PPKSK katakan perlunya koordinasi antarotoritas dalam mencegah dan tangani sistem keuangan," tutupnya.
-
Bagaimana cara bank pemerintah berperan dalam mengatasi tantangan ekonomi? Selain itu, bank pemerintah juga seringkali memiliki peran strategis dalam mengatasi tantangan ekonomi, seperti mengelola krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial kepada sektor-sektor yang dianggap vital bagi pembangunan ekonomi.
-
Bagaimana Bank Indonesia memperkuat ketahanan eksternal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? "Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tegas dia.
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia? Sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, BRI memiliki jutaan database nasabah, baik simpanan maupun pinjaman. Ini menyebabkan BRI terpapar risiko data privacy breach dan cyber security system.
-
Kapan kinerja industri perbankan Indonesia terjaga stabil? Di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian dan gejolak geopolitik global, kinerja industri perbankan Indonesia per Juni 2024 terjaga stabil," jelas Mahendra Siregar dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Jumat (2/8).
Baca juga:
BI Medan sediakan Rp 4,3 T uang baru untuk Lebaran
Usai investment grade, bos BI yakin dana asing mengalir deras ke RI
BI imbau masyarakat kritis saat terjadi kenaikan harga
Indonesia berhasil raih investment grade dari S&P, ini kata bos BI
Bank Indonesia terbitkan izin penyelenggara jasa pengolahan Rupiah
BI catat pertumbuhan kredit dan dan NPL meningkat
Sepanjang Triwulan-I 2017, nilai tukar Rupiah menguat