Arif Budimanta: Dalam UU Cipta Kerja, Semua Perizinan Berbasis Risiko

Sekretaris Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, Arif Budimanta berharap, pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 tumbuh lebih dari 5 persen.

“Upaya pemerintah dalam memacu pertumbuhan ekonomi ini, salah satunya melalui akselerasi penerapan UU Cipta Kerja dengan segala aturan turunannya," jelas Arif.

Arif menjadi narasumber dalam focus group discussion yang mengusung tema ‘Reformasi Penerbitan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha’ di Medan.

Di hadapan kurang lebih 70 peserta FGD, Arif menjelaskan, stimulus untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5% membutuhkan reformasi struktural.

Sejak adanya UU Cipta Kerja, Arif menambahkan, ada upaya untuk mereformasi secara struktural, di mana undang-undang ini memberikan kemudahan, pemberdayaan. Sekaligus perlindungan kepada dunia usaha.

“Dalam UU Cipta Kerja semua perizinan berbasis risiko, hal ini menjadi suatu terobosan baru yang lebih sistematis. Risiko itu menyangkut lingkungan, keselamatan manusia, serta aspek sosial lainnya,” ujar Arif. 

Sehingga, menurut Arif, perizinan dasar seperti PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), SLF (Sertifikat Laik Fungsi), dan KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) menjadi sangat penting dan perlu reformasi agar semakin mudah serta cepat prosesnya.

Lebih lanjut, Arif menekankan, bahwa dalam era 4.0, semua permohonan yang berkaitan dengan perizinan harus mulai beralih dari manual menjadi digital.

“Instrumen yang ada dalam perizinan itu ada instrumen sistem, yaitu OSS-RBA(Online Single Submission - Risk Based Approach). Adanya OSS ini, menjadi dorongan agar masyarakat, khususnya pemohon paham akan tata cara penggunaannya secara digital,” jelas Arif.  

Arif melanjutkan, sistem tersebut tidak akan terintegrasi dengan baik jika tidak ada kerjasama yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta penerima manfaat.

“Hal ini karena integrasi sistem membutuhkan integrasi aturan, jadi aturan itu tidak hanya berada di tingkat Kementerian saja, daerah pun perlu mengeluarkan Perda atau Perkada yang sejalan dengan peraturan pusatnya,” tambah Arif.

Arif mendorong para peserta FGD untuk melakukan diskusi secara terbuka, serta memberikan usulan-usulan yang solutif demi menciptakan forum yang kritis dan dinamis.  

“Melalui FGD ini, kami (Satgas UU Cipta Kerja) sedang melakukan monitoring akan implementasi pelayanan perizinan berusaha di lapangan. Apakah sudah baik atau memang masih memerlukan perbaikan, sehingga dibutuhkan forum yang kritis dan solutif,” terang Arif.

Sementara itu, Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN Rahma Julianti menjelaskan, perizinan dasar KKPR sekarang menjadi semakin mudah.

Kemudian, yang paling penting memberikan kepastian kepada pemohon. 

“Bahkan bagi UMK, mereka bisa membuat penyataan mandiri di sistem OSS bahwa usaha yang mereka jalankan sesuai dengan rencana tata ruang, bisa langsung terbit itu,” terang Rahma.

Walaupun secara aturan sudah mengalami perbaikan, tetapi menurut Rahma, masih ada beberapa isu yang sering dihadapi saat pelaksanaannya.

“Isu pelaksanaan KPPR secara umum ada tiga aspek, pertama dari segi SDM, masih ada pemohon yang belum paham terkait proses bisnis pelayanan penerbitan KKPR,” ungkap Rahma. 

Isu lainnya, Rahma menjelaskan, ada dari aspek teknis pelaksanaannya, di mana ada ketidaksesuaian KKPR otomatis hasil dari pernyataan mandiri pelaku usaha dengan rencana tata ruang dan tingkat risiko kegiatannya.

Serta dari aspek Sistem Elektronik Pelayanan KKPR, seperti masih terjadi error di sistem OSS.

Akan tetapi, Kementerian ATR/BPN pun, ungkap Rahma, sudah menyiapkan roadmap percepatan agar isu tersebut bisa diatasi.

“Ada 4 strategi percepatan pelayanan KKPR, yaitu percepatan penyusunan RDTR, pembangunan dan pemanfaatan pusat data nasional, peningkatan kualitas SDM pelayanan KKPR, serta sosialisasi dan edukasi masyarakat dalam ekosistem digital layanan KKPR,” ujar Rahma.