BI masih perbolehkan transaksi valas di perbatasan
"Sebenarnya ini sudah ditetapkan dalam UU bahwa penggunaan mata uang asing dalam transkasi di wilayah NKRI itu termasuk pelanggaran terhadap ketentuan."
Bank Indonesia masih membolehkan transaksi valuta asing di wilayah perbatasan Papua dan Papua Nugini. Ini tercermin dari pemberian izin usaha penukaran mata uang asing di Skouw, Distrik Muara Tami, Jayapura.
"Ada satu pedagang yang sudah lama berdagang di pasar batas yang sudah kami beri izin karena dia memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi penukaran valuta asing," ujar Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Papua Joko Supratikto, seperti diberitakan Antara, hari ini.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Bagaimana BNI bertransformasi menjadi Bank Negara Indonesia 1946? Berdasarkan UU Nomor 17 tahun 1968, BNI resmi bertransformasi. BNI ditetapkan menjadi Bank Negara Indonesia 1946.
-
Kapan Gedung Bank Indonesia di Aceh didirikan? Gedung ini didirikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1916 yang sampai detik ini masih digunakan sebagai Gedung Bank Indonesia.
-
Di mana Perpustakaan Bank Indonesia di Surabaya berada? Perpustakaan ini terletak di tengah kota, tepatnya di Jalan Taman Mayangkara, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya.
-
Bagaimana ciri khas bangunan Gedung Bank Indonesia di Aceh? Ciri khas bangunan ini yaitu terdapat 3 bagian gedung, bangunan induk berada di tengah lalu diapit oleh dua bangunan di sebelah kiri dan kanannya.
Selain itu, bank sentral juga bakal menambah titik penukaran uang asing di wilayah yang berbatasan dengan Wutung, Papua Nugini, tersebut. Di sisi lain, Bank Rakyat Indonesia sudah menambah titik layanan penukaran mata uang asing di sekitar Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw.
"Nantinya selain Teras BRI, BRI yang keliling juga akan secara rutin ke perbatasan," katanya.
Sejumlah upaya tersebut ditempuh agar masyarakat Papua Nugini kerap berbelanja di pasar perbatasan tidak lagi menggunakan Kina, mata uang negara Monarki Konstitusional tersebut.
Padahal, Joko menyadari, pedagang maupun pembeli sudah tidak diperbolehkan menggunakan mata uang asing ketika bertransaksi di Pasar perbatsan Skouw. Ini didasarkan pada Surat Edaran BI Nomor 17/11/DKSP tanggal 1 Juni 2015, terkait kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Sebenarnya ini sudah ditetapkan dalam UU bahwa penggunaan mata uang asing dalam transkasi di wilayah NKRI itu termasuk pelanggaran terhadap ketentuan," katanya.
"Jadi sebenarnya bisa ada tindakan hukum yang bisa dilakukan. Tapi itu tidak ingin kami lakukan secara frontal, tapi pelan-pelan."
(mdk/yud)