BI Medan sediakan Rp 4,3 T uang baru untuk Lebaran
Bank Indonesia (BI) menyediakan uang baru dengan nilai total Rp 4,3 triliun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Medan sekitarnya pada Ramadan dan Lebaran 2017. Penukaran uang di kantor BI atau outlet perbankan sudah dapat dilakukan, sementara mobil kas keliling baru akan dioperasikan pada 29 Mei mendatang.
Bank Indonesia (BI) menyediakan uang baru dengan nilai total Rp 4,3 triliun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Medan sekitarnya pada Ramadan dan Lebaran 2017. Penukaran uang di kantor BI atau outlet perbankan sudah dapat dilakukan, sementara mobil kas keliling baru akan dioperasikan pada 29 Mei mendatang.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumatera Utara, Arief Budi Santoso mengatakan, pelayanan penukaran uang baru ini menggunakan dua metode. Pertama, melalui mobil kas keliling milik BI atau bank yang telah bekerja sama dengan BI. Kedua, penukaran langsung ke kantor kas BI Medan dan 76 loket penukaran pada 17 perbankan yang telah bekerja sama dengan BI.
Penukaran uang ke kantor kas BI dan ke outlet perbankan sudah dapat dilakukan masyarakat. Sementara, mobil kas BI akan melayani penukaran uang di Lapangan Benteng, Medan, pada 29 Mei-2 Juni 2017. "Tanggal 5-22 Juni, akan ada tambahan 15 mobil kas lagi milik perbankan," jelas Arief di Medan, Selasa (23/5).
Untuk memudahkan masyarakat, BI telah menyiapkan spanduk dan modul informasi di kantor-kantor perbankan yang melayani penukaran uang. "Kantor yang melayani akan kita pasang spanduk," tegasnya.
Sementara, uang Rp 4,3 triliun ini nilainya lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Pada Ramadan dan Lebaran sebelumnya, angkanya mencapai Rp 4,5 triliun. Penurunan ini terjadi karena uang baru untuk dua wilayah, yakni Tebing Tinggi dan Karo, tidak lagi disediakan BI Sumut.
"Tahun ini di sana mereka sudah ada kas titipan. Jadi mereka menyediakan sendiri, makanya penyediaan untuk Medan berkurang," kata Arief.
Uang baru yang disediakan terdiri dari pecahan besar, yakni pecahan Rp 100.000 dan Rp 50.000, serta pecahan kecil Rp 1.000 hingga Rp 20.000. Dari total Rp 4,3 triliun itu, senilai Rp 3,67 triliun merupakan uang pecahan besar. "Sisanya pecahan kecil," pungkasnya.
-
Kenapa Bank Indonesia mengembangkan Rupiah Digital? Selain menjadi mata uang yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal dalam ekosistem digital di masa depan, Rupiah Digital juga menjadi solusi yang memastikan Rupiah tetap menjadi satu-satunya mata uang yang sah di NKRI.
-
Apa yang dijelaskan oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengenai redenominasi rupiah? Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan, implementasi redenominasi rupiah ini masih menunggu persetujuan dan pertimbangan berbagai hal.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia? Sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, BRI memiliki jutaan database nasabah, baik simpanan maupun pinjaman. Ini menyebabkan BRI terpapar risiko data privacy breach dan cyber security system.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Bagaimana Bank Indonesia memastikan bahwa rencana redenominasi rupiah tetap berjalan? Bank Indonesia pun memastikan bahwa rencana redenominasi rupiah atau Rp1.000 ke Rp1 masih terus berjalan. Bahkan, Bank Indonesia sudah siap dengan skenario dalam penerapan redenominasi rupiah ini.
Baca juga:
Disemprot Jokowi soal opini disclaimer, ini pembelaan kepala bekraf
OJK sebut agen Laku Pandai di Indonesia baru mencapai 300.000
Menebak penyebab Bekraf dapat opini disclaimer dari BPK
Jokowi kesal kementerian dapat disclaimer BPK, termasuk KKP & Bekraf
Pemerintah tawarkan proyek 3 daerah ini ke China di KTT OBOR
Mudik 2017, Kemenhub siap angkut 208.435 pemudik gratis
Cerita Luhut saat beberkan polemik Freeport ke pemerintah AS