BI wajibkan pekerja bule di Indonesia digaji pakai Rupiah
Kebijakan ini tidak berlaku bagi bule yang bekerja sebagai tenaga ahli.
Bank Indonesia (BI) mengeluarkan Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No. 17/11/DSKP terkait kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Aturan ini sudah mulai berlaku pada 1 Juni 2015.
Dalam aturan ini, seluruh transaksi di dalam negeri baik tunai maupun non tunai diwajibkan menggunakan Rupiah. Hal ini juga mencakup pembayaran gaji untuk para ekspatriat atau Warga Negara Asing (WNA) yang bekerja di dalam negeri.
-
Kenapa Bank Indonesia mengembangkan Rupiah Digital? Selain menjadi mata uang yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal dalam ekosistem digital di masa depan, Rupiah Digital juga menjadi solusi yang memastikan Rupiah tetap menjadi satu-satunya mata uang yang sah di NKRI.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Apa penghargaan yang diraih Bank Jatim? Kali ini, bankjatim berhasil mendapat penghargaan gold rank dalam The Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2023.
-
Bagaimana redenominasi rupiah dilakukan di Indonesia? Nantinya, penyederhanaan rupiah dilakukan dengan mengurangi tiga angka nol di belakang, contohnya Rp 1.000 menjadi Rp 1.
-
Bagaimana Bank Indonesia memastikan bahwa rencana redenominasi rupiah tetap berjalan? Bank Indonesia pun memastikan bahwa rencana redenominasi rupiah atau Rp1.000 ke Rp1 masih terus berjalan. Bahkan, Bank Indonesia sudah siap dengan skenario dalam penerapan redenominasi rupiah ini.
"Iya benar (ekspatriat diwajibkan digaji dengan Rupiah). Sementara tidak ada pengecualian," ucap Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Peter Jacobs ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta, Sabtu (13/6).
Namun, lanjut Peter, kebijakan itu tidak berlaku bagi bule yang bekerja sebagai tenaga ahli di Indonesia. Selain itu, bule yang melakukan perjanjian kerja di luar negeri namun bekerja di Indonesia juga boleh digaji dengan mata uang asing.
"Tetapi kalau ada karakteristik tentu bisa mengajukan pengecualian di BI untuk dipertimbangkan. Pengecualian itu akan diberikan setelah persetujuan BI. Tapi kalau recruitment dalam negeri, pekerja asing wajib digaji dengan Rupiah," tuturnya.
Meski demikian, Peter belum dapat memberikan contoh pengecualian yang akan diberikan oleh pihaknya. "Belum ada contoh, tapi kami buka kemungkinan kalau diperlukan," tandasnya.