BKPM belum bisa penuhi permintaan Menteri Susi
Menteri Susi mengirimkan selembar surat ke BKPM meminta izin usaha PT PBR dicabut.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terus mencari beragam cara untuk menghukum PT Pusaka Benjina Resources (PBR) lantaran kapal milik perusahaan tersebut disebut-sebut melakukan perbudakan terhadap sejumlah ABK nya dan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Benjina, Maluku.
Kali ini Menteri Susi mengirimkan selembar surat yang ditujukan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Isinya, Menteri Susi meminta BKPM mencabut izin usaha PT PBR. Namun BKPM meminta Susi memberikan bukti valid sebelum mencabut izin usaha PT PBR.
-
Mengapa Susi Pudjiastuti bertemu dengan Prabowo dan Anies Baswedan? Meski capres telah diumumkan, hingga kini bakal cawapres belum terlihat hilalnya. Justru Susi Pudjiastuti mencuri perhatian publik setelah bertemu dengan dua tokoh besar Prabowo dan Anies Baswedan.
-
Bagaimana cara Susi Pudjiastuti menunjukkan keakraban dengan Prabowo? Baik Prabowo maupun Susi keduanya turun langsung untuk ikut melepas tukik ke laut. Raut bahagia tampak jelas di wajah dua sosok besar tanah air ini. Setelah selesai melakukan kegiatan sosial, Prabowo dan Susi sempat bercengkrama sambil masak bersama. Keakraban keduanya sangat terlihat dalam momen spesial ini.
-
Siapa yang memimpin sidang BPUPKI? BPUPKI terdiri awalnya dari 70 anggota, di mana 8 di antaranya adalah orang Jepang.
-
Apa yang diresmikan oleh Prabowo Subianto di Sukabumi? Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto meresmikan lima titik sumber air di Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (30/12/2023).
-
Siapa suami dari Susi Pudjiastuti? Anak Susi Pudjiastuti Nadine Kaiser adalah anak dari Susi dan mantan suaminya, Daniel Kaiser, yang berasal dari Swiss.
-
Apa tugas utama BPUPKI? Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 29 April 1945 dengan tujuan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis Azhar menuturkan, surat Susi untuk membekukan izin usaha PBR tidak dilengkapi lampiran. Sehingga sulit bagi pihaknya memenuhi permintaan Susi.
"Surat (Menteri Susi) ke kami itu satu lembar tanpa ada lampiran. Jadi itu yang kami klarifikasi apa yang dimaksud permintaan pencabutan, mana dokumen pendukuNgnya, ini yang kita mintakan," kata Lubis di Jakarta, Kamis (23/4).
Tidak mudah membekukan izin usaha sebuah perusahaan. Terlebih dikhawatirkan bakal mengganggu iklim investasi di Indonesia.
"Kami kan BKPM mempromosikan investasi tapi kita juga sadar perusahaan harus memenuhi ketentuan-ketentuan di republik ini," jelasnya.
Sesungguhnya, kata dia, PT PBR bisa disebut tidak lagi beroperasi. "Seluruh kapal sudah dicabut izinnya. Jadi secara de fakto mereka sudah tak operasi," ucapnya.
(mdk/noe)