BKPM: Perusahan start up Malaysia bakal biayai UKM di Indonesia
Hal ini bisa sebagai alternatif bagi UKM yang mengalami kesulitan dalam peminjaman kredit usaha rakyat (KUR) di bank.
Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan Malaysia Venture Capital Management Berhad (MAVCAP) mengadakan kerja sama dalam membangun ekonomi digital ASEAN. Nantinya, perusahaan start up tersebut akan berinvestasi di usaha kecil menengah (UKM) di Indonesia.
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Azhar Lubis mengatakan hal ini bisa sebagai alternatif bagi UKM yang mengalami kesulitan dalam peminjaman kredit usaha rakyat (KUR) di bank.
-
Apa yang diukur oleh Indeks Bisnis UMKM? Indeks Bisnis UMKM merupakan indikator yang mengukur aktivitas UMKM di Indonesia yang dilakukan setiap kuartal oleh BRI Research Institute.
-
Apa yang dimaksud dengan UMKM? Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor penting yang turut mendukung perekonomian suatu negara.
-
Kenapa BRI mendukung UMKM? Koordinator Rumah BUMN BRI Yogyakarta S. Condro Rini (34) sangat menyadari bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, mendorong pelaku UMKM untuk terus maju dan berkembang salah satunya lewat Rumah BUMN, merupakan pekerjaan besar dan mulia.
-
Bagaimana BRI menentukan skor Indeks Bisnis UMKM? Survei dilakukan di 33 provinsi, jumlah responden sebesar 7.047 debitur UMKM, margin of error ± 1,16%, metode sampling: stratified systematic random sampling, dan periode survei: 03 s.d. 19 Oktober 2023.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana cara Kepala LKPP mendorong UMKK untuk berkontribusi dalam ekonomi Indonesia? Salah satunya dengan memasukan produknya di Katalog Elektronik. Sebagai marketplace terbesar yag dimiliki pemerintah, dengan memasukan produk dalam Katalog Elektronik, maka produk UMKK tersebut akan dilihat oleh 83 Kementerian/Lembaga dan lebih dari 500 Pemerintah Daerah.
"Kerja sama dalam pembiayaan. Ada beberapa perusahaan domestik yang bisa mereka biayai. Jadi untuk UKM yang mau berkembang kalau ke bank susah. Karena di bank ada agunan tapi start up ini tidak perlu agunan tapi pikiran," kata Azhar di JW Marriott Hotel, Jakarta, Selasa (23/2).
Dia menambahkan, investasi yang diberikan bukan hanya di pembiayaan, namun juga dalam perkembangan teknologi. Untuk itu, dengan adanya revisi daftar negatif investasi, akan memberikan kemudahan bagi perusahaan asing menanamkan modalnya di Indonesia.
Meski begitu, Azhar sendiri tidak mengetahui berapa total investasi yang akan diberikan. Sebab, hal ini tergantung kebutuhan dari perusahaan yang akan dibiayai oleh perusahaan start up milik Malaysia tersebut.
"Mudah-mudahan akan banyak perusahan start up capital yang bisa bantu. Jadi mereka bisa masuk nanti bisa juga mereka sebagai pemegang saham," pungkas dia.