BLT Dinilai Tak Tepat Sasaran, Ini Tanggapan Mendes Halim
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, pihaknya terus melakukan evaluasi dan pendataan agar bantuan langsung tunai (BLT) menjadi tepat sasaran. Hal ini menjawab banyak keluhan bahwa penyaluran BLT tidak tepat sasaran.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, pihaknya terus melakukan evaluasi dan pendataan agar bantuan langsung tunai (BLT) menjadi tepat sasaran. Hal ini menjawab banyak keluhan bahwa penyaluran BLT tidak tepat sasaran.
"Karena dari perjalanan yang kita cermati sampai hari ini, laporan-laporan terkait dengan ini, pertama, terkonfirmasi kemudian termasuk dalam pendataan di BLT dana desa," sebutnya dalam konferensi pers, Senin (22/6).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Bagaimana Kementan mendorong para Petani Muda? Program dari Kementan untuk regenerasi petani ini bukan hanya berjalan di level pendidikan dan pelatihan tetapi juga langsung kepada penerima manfaat program pertanian pemerintah di berbagai daerah.
-
Kapan Dewan Banteng resmi dibentuk? Sebanyak 612 anggota aktif dan pensiunan menyetujui pembentukan Dewan Banteng ini yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein. Dewan Banteng resmi terbentuk pada tanggal 25 November 1956.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
Dia pun menjelaskan ada beberapa kriteria masyarakat yang bukan menjadi penerima manfaat. Salah satunya pekerja yang kehilangan pekerjaan, namun asetnya dinilai masih sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.
"Ya gampangannya tabungannya juga banyak lah, akhirnya oleh tim pendata relawan desa lawan Covid 19 di tingkat desa tidak dimasukkan kemudian mereka komplain," ujar dia.
"Nah komplainnya itu kemudian mengalir kemana-mana tetapi setelah dikonfirmasi kenyataanya seperti itu," sambung Gus Menteri.
Gus Menteri mencontohkan salah satu kasus yang sempat viral di jagad maya, yakni ada warga yang protes karena tidak mendapatkan BLT Dana Desa. Namun setelah ditelusuri, ternyata warga tersebut baru saja mengambil kredit mobil.
Hal seperti ini yang dianggap masih memiliki cukup tabungan untuk bertahan hidup, sehingga mestinya tidak termasuk dalam penerima BLT Dana Desa.
"Namun demikian, kita juga setiap hari melakukan pendataan terhadap aduan yang masuk untuk dicermati betul berbagai permasalahan yang ada di lapangan, juga termasuk masalah yang terkait dengan adanya warga yang belum menerima apapun dari jaring pengaman sosial," tandasnya.
Reporter: Pipit Ika Ramadhani
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Mendes Catat 88 Persen Penerima BLT Dana Desa Petani
Per 21 Juni, Sebanyak 7,1 Keluarga Telah Terima BLT Dana Desa
Mensos: Pembagian BLT Dilanjutkan Sampai Desember 2020
Per 16 Juni, Pemerintah Sudah Salurkan BLT ke 65.711 Desa
Rencana BLT untuk Nelayan Terdampak Covid-19
Menko PMK Sebut Penyaluran Bantuan Covid-19 di Jabar Sudah 80 Persen