Bolos Kerja 10 Tahun, PNS Ini Masih Terima Gaji
Pejabat pemerintah tersebut lebih banyak menghabiskan waktunya di kelab malam.
Seorang pejabat pemerintah di Thailand dituduh menerima gaji dan bonus selama satu dekade tanpa pernah menyelesaikan satu hari kerja yang layak. Kondisi ini kemudian memunculkan kekhawatiran baru tentang korupsi sektor publik di negara tersebut.
Dilansir dari South China Morning Post (SCMP), pejabat yang tidak disebutkan namanya itu dilaporkan memegang posisi di Departemen Pencegahan dan Mitigasi Bencana di provinsi Ang Thong di Thailand tengah.
Menurut surat kabar The Thaiger, pejabat tersebut tidak menghadiri pekerjaannya di pemerintahan selama sekitar 10 tahun karena ia fokus pada penampilan menyanyinya di sebuah kelab malam. Pejabat tersebut dilaporkan terus-menerus kelelahan karena bekerja di malam hari, yang menyebabkannya membolos di siang hari. Namun, ia tidak dipecat atau diberi sanksi dan tetap menerima gaji dan bonus.
Kadang-kadang, ia akan dipanggil ke kantor untuk menerima teguran dan menandatangani dokumen atas permintaan walikota, sebuah taktik yang dilaporkan digunakan untuk menghindari pengawasan. Pelanggaran yang dilakukannya terungkap di halaman Facebook bernama Watchdog, sebuah forum yang ditujukan untuk mengungkap kesalahan pemerintah dengan 1,1 juta pengikut.
Pemerintah setempat belum menanggapi pengungkapan ini, dan masih belum jelas apakah dan bagaimana pejabat tersebut akan dihukum.
Menurut hukum Thailand, pejabat yang terlibat korupsi dapat menghadapi hukuman satu hingga 10 tahun penjara dan denda berkisar antara 2.000 hingga 20.000 baht (Rp1 juta hingga Rp10 juta).
Para pengguna media sosial mengungkapkan kemarahan atas kesalahan pejabat tersebut dan kurangnya akuntabilitas pemerintah. Kasus tersebut juga mendapat perhatian besar karena menyoroti persepsi yang meluas tentang korupsi sektor publik di Thailand.
Indeks Persepsi Korupsi Thailand
Thailand mendapat skor 35 dari 100 dan menduduki peringkat ke-108 dari 180 negara pada Indeks Persepsi Korupsi 2023 yang diterbitkan oleh LSM antikorupsi terkemuka, Transparency International.
Laporan tersebut menunjukkan bahwa 88 persen responden Thailand memandang korupsi pemerintah sebagai masalah yang signifikan, dan 24 persen dari mereka yang berinteraksi dengan layanan publik telah membayar suap dalam setahun terakhir.
Pada awal September, sebuah keluarga di provinsi Nakhon Ratchasima di timur laut Thailand mencari bantuan di media sosial setelah diganggu selama enam tahun oleh tetangga mereka, seorang pejabat pemerintah, yang menyebabkan tekanan emosional dan psikologis yang signifikan.
Setelah gagal memeras keluarga tersebut, tetangga tersebut – yang merupakan putra seorang perwira polisi terkemuka – diduga melemparkan botol kaca dan sampah ke dalam rumah mereka dan merusak kamera pengintai mereka dengan lampu laser.
Dia tidak menghadapi tuntutan atas pelanggaran ini. Sebaliknya, beberapa anggota keluarga menerima ancaman hukum. Meskipun keluarga berusaha mengajukan pengaduan terhadap ayah pelaku perundungan, polisi tidak memproses kasus tersebut.
Keluarga tersebut melaporkan bahwa mereka pindah untuk menyelamatkan diri dari putra dan ayahnya karena khawatir akan keselamatan pribadi mereka.
Thailand memiliki sekitar 1,68 juta pekerja negara, termasuk 421.000 pegawai negeri, menurut data pemerintah.
Pekerjaan di sektor publik dulunya populer di kalangan anak muda karena keamanan finansial dan paket kesejahteraan yang layak yang ditawarkannya. Namun, semakin banyak anak muda Thailand yang memilih untuk menekuni jalur karier yang lebih berisiko untuk mengejar impian mereka dalam beberapa tahun terakhir.