Bos Bapenas Beberkan Faktor Penghambat Pertumbuhan Ekonomi RI
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro, mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia terhambat. Salah satunya adalah mengenai regulasi di bidang ketenagakerjaan.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pernah berada dalam puncak kejayaannya yakni sebesar 7,5 persen pada era 1960-an. Kondisi ini berbalik di mana pertumbuhan ekonomi pada saat ini sedang mengalami perlambatan atau stagnan di kisaran 5 persen.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro, mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia terhambat. Salah satunya adalah mengenai regulasi di bidang ketenagakerjaan.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa yang menjadi catatan BPS tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
-
Bagaimana Indonesia berencana untuk berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Bangladesh? Dalam bidang energi dan infrastruktur, disampaikan pula terkait kesiapan Indonesia dalam berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Bangladesh melalui konsorsium proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG).
-
Bagaimana strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi? Oleh karena itu, pendekatan pembangunan perlu diubah dari reformatif menjadi transformatif yang setidaknya mencakup pembangunan infrastruktur baik soft maupun hard, sumber daya manusia, riset, inovasi, reformasi regulasi, tata kelola data dan pengamanannya serta peningkatan investasi dan sumber pembiayaan.
-
Apa yang dilakukan Bappenas untuk membantu dalam alokasi pembiayaan? Ini meliputi lokasi pembiayaan berdasarkan prioritas nasional pada sektor dan proyek strategis nasional yang berkelanjutan, pengembangan model investasi publik dan portofolio pembiayaan pembangunan, dan pelaksanaan kajian terkait koordinasi kelembagaan yang terlibat berikut sumber daya manusia dan pembiayaannya.
Dia menyebut, persoalan yang hadir di ketenagakerjaan sering kali datang dari tingginya biaya pesangon. Sehingga itu menjadikan beban bagi perusahaan atau pemberi kerja, yang kemudian berdampak pada perekrutan tenaga kerja kontrak atau outsourcing.
"Terlihat bahwa regulasi tenaga kerja belum membuat perusahaan tertarik untuk upgrade tenaga kerja dengan durasi lebih pasti dan panjang," katanya saat ditemui di Jakarta, Rabu (24/7).
Menurutnya, selama ini persoalan tenaga kerja di Indonesia masih cukup rumit. Sebab, hanya ada di bawah 10 persen perusahaan yang memberikan pelatihan formal terhadap tenaga kerjanya.
Kondisi ini jauh apabila dibandingkan dengan negara Vietnam yang sebagian besar 20 persen perusahaannya telah memberikan pelatihan formal. Selain Vietnam, Filipina dan China juga masing-masing berada di 60 persen dan 80 persen perusahaannya memberikan pelatihan formal.
"Kalau tidak dilatih, bagaimana berdaya saing. Kualitas seadanya, ganggu produktivitas perusahaan sendiri," imbuhnya.
Di sisi lain, Bambang juga menyebut jumlah tenaga kerja asing terampil masih dibatasi oleh aturan yang ada di Indonesia. Padahal, bagaimanapun perusahaan di Indonesia butuh tenaga kerja asing yang punya keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh tenaga kerja lokal.
"Kita tidak omongin tenaga kerja operator yang bisa dilakukan penuh oleh tenaga kerja Indonesia. Di Indonesia perbandingannya 1 tenaga kerja asing untuk 763 tenaga kerja lokal," kata dia.
Persoalan lain yang menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu mengenai masalah perizinan di sektor perdagangan, terutama untuk ekspor barang. Menteri Bambang menuturkan, perihal ekspor perusahaan Indonesia membutuhkan waktu 4,5 hari untuk menyelesaikan pengecekan kepabeanan dan dokumen dalam mengekspor barang.
"Indonesia labelnya mahal dan lama. dibandingkan dengan Singapura 0,5 hari, Malaysia 1,6 hari dan Thailand 2,3 hari," kata dia
Persoalan ketenagakerjaan dan perdagangan berakar dari lemahnya tata kelola pemerintahan dan institusi. "Korupsi dan birokrasi yang tidak efisien dianggap sebagai faktor paling bermasalah dalam berbisnis di Indonesia," pungkasnya.
Baca juga:
Menteri Bambang Cerita Masa-masa Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Capai 7,5 Persen
Di CFO Club, Menteri Bambang Ingatkan Waktu RI Jadi Negara Maju Cuma 20 Tahun
Bos Bappenas: Ekonomi Digital Bakal Jadi Motor Utama Penggerak Pertumbuhan di 2045
Ekonomi Indonesia Terus Merosot, Ada Masalah Apa?
Terpengaruh Kondisi Global, Pertumbuhan Ekonomi Semester II-2019 Hanya 5,2 Persen
Menteri Sri Mulyani Akui Pertumbuhan Investasi Semester I Turun, Hanya 5 Persen