Bos Bappenas Lantik Direktur Eksekutif dan Direktur KNKS

Bambang yang juga Sekretaris Dewan Pengarah Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) mengungkapkan tujuan dibentuknya KNKS adalah dalam rangka mendorong komitmen memanfaatkan potensi besar Indonesia untuk mengembangkan keuangan syariah dan menjadi pemain kunci dalam ekonomi syariah global.

2019-01-03 12:09:39

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro hari ini melantik dan mengambil sumpah jabatan Manajemen Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), di antaranya satu orang Direktur Eksekutif dan 5 orang Direktur KNKS.

Bambang yang juga Sekretaris Dewan Pengarah Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) mengungkapkan tujuan dibentuknya KNKS adalah dalam rangka mendorong komitmen memanfaatkan potensi besar Indonesia untuk mengembangkan keuangan syariah dan menjadi pemain kunci dalam ekonomi syariah global.

KNKS dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang KNKS. Komite ini dipimpin langsung oleh Presiden RI dan Wakil Presiden RI, kemudian ada Dewan Pengarah yang beranggotakan sepuluh pimpinan dari unsur pemerintahan dan otoritas terkait. Tugas-tugas harian komite selanjutnya dilaksanakan oleh Manajemen Eksekutif.

"Pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) adalah wujud komitmen pemerintah untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia secara serius dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan," kata Bambang di Kantornya, Jakarta, Kamis (3/1).

Selain itu, KNKS memiliki visi untuk menjadikan sektor riil ekonomi syariah sebagai penggerak dari keuangan syariah agar tidak hanya berpusat pada perbankan dan pasar modal saja. Sementara sektor riil yang kuat cenderung hanya menjadi pelengkap dari konvensional.

"Justru sektor keuangan syariah akan berkembang pesat kalau ekosistem di sektor riilnya terutama indusri halalnya berkembang. Nah ini yang kita harapkan dengan program yang baru disusun, nanti direktorat eksekutif KNKS ini bisa mengawalnya dan terutama bisa mengkonsolidasikan semua sektor dan lembaga, apakah kementerian perindustriannya, kementerian perdagangannya, badan penyelenggara jaminan halalnya, sampai kepada pelaku usahanya," ujarnya.

KNKS mendapat amanat untuk mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan keuangan dan ekonomi syariah dalam rangka mendukung pembangunan. KNKS juga berperan untuk menyamakan persepsi dan mewujudkan sinergi antara para regulator, pemerintah, dan industri keuangan dan ekonomi syariah untuk menciptakan sistem keuangan dan ekonomi syariah yang selaras dan progresif untuk pertumbuhan ekonomi indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Bambang juga menyampaikan beberapa arahan terkait tugas Manajemen Eksekutif KNKS, yakni mengawal implementasi Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (AKSI) sebagai peta arah pengembangan keuangan syariah di 'Indonesia serta memastikan pelaksanaan quick wins sektor ekonomi dan keuangan syariah yang telah disepakati dalam Rapat Pleno KNKS bersama anggota dewan pengarah yang dipimpin oleh Bapak Presiden pada 5 Februari 2018 lalu.

Quick wins sektor keuangan syariah, yaitu pembentukan bank BUMN syariah skala besar, meningkatkan pertumbuhan Efek syariah dan penerbitan sukuk daerah, perluasan lembaga keuangan mikro dengan branding 'Bank Wakaf Mikro, reformasi zakat untuk mendukung program pengentasan kemiskinan, sensus tanah wakaf, serta pemberdayaan dana haji.

Sedangkan quick wins ekonomi syariah mencakup percepatan penyelesaian PP Jaminan Produk Halal dan PP tariff dan biaya sertifikasi halal serta penyusunan rencana induk strategi nasional pengembangan ekonomi syariah. Terakhir, quick wins sektor kerjasama internasional adalah mengawal bantuan teknis Indonesia kepada beberapa negara untuk mendirikan bank syariah pertama.

Berikut daftar pejabat KNKS yang dilantik hari ini:

1. Ventje Rahardjo Soedigno menjabat sebagai Direktur Eksekutif;
2. Taqu Hidayat sebagai Direktur Bidang Hukum dan Standar Pengelolaan Keuangan Syariah;
3. Ronald Rulindo sebagai Direktur Bidang Inovasi Produk, Pendalaman Pasar, dan Pengembangan Infrastruktur Sistem Keuangan Syariah;
4. Ahmad Juwaini sebagai Direktur Bidang Keuangan Inkluslf, Dana Sosial Keagamaan, dan Keuangan Mikro Syariah:
5. Sutan Emir Hidayat sebagai Direktur Bidang Pendidikan dan Riset Keuangan Syariah; da
6. Afdhal Aliasar sebagai Direktur Bidang Promosi dan Hubungan Eksternal. Para pejabat tersebut terpilih melalui proses seleksi yang terbuka dan kompetitif selama bulan Oktober-Desember 2018.

Baca juga:
Kaleidoskop 2018: Pertemuan IMF-World Bank Bali, Momentum Unjuk Gigi RI Pada Dunia
Pertemuan IMF-World Bank Beri Dampak Langsung Ekonomi RI Senilai Rp 5,5 Triliun
Selama Pertemuan IMF-World Bank, Pemerintah Catat Rp 396 Miliar Devisa Masuk RI
Bos Bappenas Sebut 15 Provinsi Sudah Punya Rencana Pelaksanaan SDGs
Pemerintah Gelar Konferensi Bahas Pembangunan Berkelanjutan

(mdk/azz)