Bos BI klaim UU PPKSK selamatkan Indonesia dari krisis global
Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengklaim Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) pada 2016 dapat menjaga stabilitas keuangan dalam menghadapi krisis khususnya perlambatan ekonomi global. UU ini dibuat atas pengalaman Indonesia yang dihantam dua kali krisis.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengklaim Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) pada 2016 dapat menjaga stabilitas keuangan dalam menghadapi krisis khususnya perlambatan ekonomi global. UU ini dibuat atas pengalaman Indonesia yang dihantam dua kali krisis.
"Dengan adanya UU ini sebetulnya kami bisa lewati periode-periode sulit di 2016. Kita sama-sama tahu kebutuhan untuk memiliki UU ini sejak tantangan di 1997-1998 dan 2008-2009 maka setelah ada UU ini kami bisa lalui 2016 dengan baik," ujar Agus di DPR, Senayan, Rabu (22/2).
-
Bagaimana cara bank pemerintah berperan dalam mengatasi tantangan ekonomi? Selain itu, bank pemerintah juga seringkali memiliki peran strategis dalam mengatasi tantangan ekonomi, seperti mengelola krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial kepada sektor-sektor yang dianggap vital bagi pembangunan ekonomi.
-
Bagaimana kondisi ekonomi Indonesia di era Soekarno? Dalam buku berjudul 'Jakarta 1950-1970', seorang dokter bernama Firman Lubis mengutarakan kondisi ekonomi Indonesia saat itu amat kacau. "Inflasi melangit dan menyebabkan nilai rupiah merosot tajam dalam waktu yang relatif singkat. Sebagai gambaran, ongkos naik bus umum yang pada tahun 1962 masih Rp1 berubah menjadi Rp1000 pada tahun 65,"
-
Bagaimana Bank Indonesia memperkuat ketahanan eksternal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? "Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tegas dia.
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia? Sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, BRI memiliki jutaan database nasabah, baik simpanan maupun pinjaman. Ini menyebabkan BRI terpapar risiko data privacy breach dan cyber security system.
-
Apa yang menjadi catatan BPS tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
Agus menegaskan 2016 merupakan tahun penuh tantangan terlebih untuk ekonomi global seperti keluarnya Inggris dari Uni Eropa atau yang dikenal Brexit, kemudian kenaikan suku bunga The fed dan yang terakhir pemilihan presiden AS yang dimenangi Donald Trump.
"2016 ada tantangan besar yaitu Brexit, kenaikan fed rate dan shock ketika pilpres di AS mengakibatkan reaksi luar baisa di global dan berdampak ke negara-negara termasuk di Indonesia. Ekonomi kita terjaga dan salah satu yang menjaga kita adalah UU PPKSK," katanya.
lebih lanjut, Agus mengatakan walau saat ini Indonesia tidak mengalami krisis ekonomi, namun UU PPKSK tetep berjalan. Hal ini dapat dilihat dari inflasi yang membaik kemudian cadangan devisa juga terus meningkat.
"Kalau kita tidak alami krisis kami mohon tetap lakukan assesment bahwa krisis itu setiap saat bisa datang. Indonesia kami sekarang memiliki stabilitas yang baik, pertumbuhan ekonomi dan inflasi baik, Cadangan devisa dari USD 105 miliar jadi USD 116 miliar. Sekarang Rupiah terjaga, NPI surplus USD 12 miliar. Kita apresiasi kepada DPR karena setujui UU ini," pungkas Agus.
Baca juga:
PLN buka banyak lowongan kerja, tes dilakukan di 7 kota
Bos BI sebut banjir bakal berpengaruh terhadap inflasi
Raja Salman ingin jalin kerja sama ekonomi dengan Indonesia
Bos pajak: Masyarakat lebih nurut pemuka agama dibanding bayar pajak
16 Perusahaan India ramai-ramai ingin investasi di Indonesia
Ini beda KK dan IUPK yang bikin panas hubungan Indonesia-Freeport
Pemuka Agama tak setuju tempat ibadah dikenakan pajak