Bos BI: Rumah di bawah Rp 350 juta per unit sulit diwujudkan di Jakarta
Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengungkapkan berbagai hal yang harus dipahami oleh Pemprov DKI Jakarta mengenai program pembangunan 50.000 rumah dengan Down Payment (DP) nol persen untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, menyambut baik rencana pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk membangun 50.000 rumah dengan Down Payment (DP) nol persen untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal tersebut cukup baik mengingat lebih dari 10 juta warga Jakarta tergolong MBR.
"Pemerintah DKI berencana untuk membangun paling tidak 50.000 rumah bagi MBR dan untuk mewujudkan itu kami menyambut baik. Karena penduduk di Jakarta lebih dari 10 juta tergolong MBR," ujar Agus saat ditemui di Gedung BI, Jakarta, Jumat (5/1).
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Kenapa Bank Indonesia mengembangkan Rupiah Digital? Selain menjadi mata uang yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal dalam ekosistem digital di masa depan, Rupiah Digital juga menjadi solusi yang memastikan Rupiah tetap menjadi satu-satunya mata uang yang sah di NKRI.
-
Apa yang dimaksud dengan rumah lelang bank? Sesuai namanya, rumah lelang bank adalah rumah atau properti yang disita oleh bank dan dijual melalui proses lelang.
-
Kapan Gedung De Javasche Bank diresmikan? Gedung De Javasche Bank ini diresmikan pada 30 Juli 1907, disusul dua kantor cabang lainnya pada 15 Januari 1908 dan 3 Februari 1908.
-
Kenapa BRI membantu Rumah Kerajinan Yu Payem? Kualitas produksi Rumah Kerajinan Yu Payem sudah terjamin dan diakui keunikannya di seluruh Yogyakarta. Hal ini yang mendasari Bank Rakyat Indonesia (BRI) ingin membantu memperluas jangkauan pasar usaha milik Payem.
Namun demikian, ada beberapa hal yang harus dipahami sebelum menjalankan program tersebut. Pertama, pengadaan rumah di Jakarta cukup mahal sebab harga lahan dan konstruksi bangunan membutuhkan dana yang tidak sedikit, apalagi jika rumah yang akan dibangun berkisar di bawah Rp 350 juta.
"Di Jakarta itu cukup banyak tantangan. Dan tantangan itu yang utama adalah rumah yang siap untuk MBR itu mahal. Lahannya mahal, konstruksinya mahal dan tentu untuk finishingnya mahal. Jadi, untuk di Jakarta, rumah untuk MBR yang di bawah Rp 350 juta per unit itu cukup sulit di wujudkan," jelasnya.
Kedua, program tersebut juga sulit untuk dialokasikan untuk MBR dengan penghasilan di bawah Rp 7 juta per keluarga. Alasannya, masyarakat dengan golongan tersebut masih membutuhkan dana tersebut untuk biaya hidup sehari hari. Sementara, untuk cicilan dibutuhkan alokasi penghasilan sekitar 30 persen.
"Sebagaimana diatur UU, MBR adalah masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp 7 juta per keluarga. Kalau di bawah itu, kan masyarakat itu perlu ada biaya hidup dulu. Setelah dia menjalankan hidup, nanti baru tersedia disposable income untuk dia membayar bunga dan cicilan. Untuk membayar bunga dan cicilan itu, kalau kita lihat sesederhana mungkin di kisaran 30 persen dari penghasilannya," jelasnya.
Meskipun demikian, apabila pemprov DKI tetap ingin menjalankan program DP rumah nol persen, maka pemprov harus membangun rumah dengan harga maksimum Rp 240 juta. Salah satunya dapat membangun rumah dalam bentuk Rusunami (Rumah Susun Sederhana Milik).
"Jadi kalau harga rumahnya Rp 240 juta itu masyarakat dengan penghasilan Rp 7 juta, cicilan 35 persen itu bisa melayani. Jadi ini adalah satu yang perlu ditindak lanjuti pemprov yaitu bagaimana caranya untuk ada satu struktur rumah itu bisa harga Rp 240 juta, tersedia dan dalam bentuk Rusunami," jelasnya.
"Kalau sekarang memang ada, namanya Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa). Kalau mau diubah menjadi Rusunami itu ada satu masalah hukum yang diselesaikan oleh pemda. Kalau mau dijadikan untuk Rusunami harus ada perubahan kepemilikan tanah gedung dan lain lain," paparnya.
Agus menambahkan, beberapa hal tersebut harus dipertimbangkan agar program rumah DP nol persen dapat terealisasi dengan baik dan tepat sasaran. "Jadi hal ini yang kita diskusikan, sehingga kalau nanti mau direalisasikan itu nanti lebih tepat strukturnya dan bisa mencapai 50 ribu unit per tahun itu."
Baca juga:
Anies Baswedan: Bank Indonesia dukung program DP nol persen, kita akan bentuk tim
Intip tips atur keuangan agar tak bingung saat cicil rumah
Strategi REI bangun 200.000 rumah MBR tahun depan
Penyaluran pembiayaan rumah subsidi baru 21.000 dari target 40.000 rumah di 2017
Pemerintah gandeng 40 bank salurkan FLPP Rp 4,5 triliun di 2018