Bos OJK minta BCA transparan pungut biaya cek saldo di ATM
"Memang itu aksi korporasi biasa tapi kami minta dia (BCA) transparan," kata Muliaman.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D Hadad meminta PT Bank Central Asia (BCA) untuk transparan terkait pemungutan biaya kepada nasabahnya yang ingin melakukan cek saldo menggunakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
"Memang itu aksi korporasi biasa tapi kami minta dia (BCA) transparan," kata Muliaman kepada wartawan di Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta, Selasa (8/3).
-
Bagaimana OJK mendorong pengembangan perbankan syariah? Berbagai kebijakan dikeluarkan OJK untuk mendorong pengembangan perbankan syariah bersama stakeholders terkait beberapa inisiatif seperti: Mulai dari perbaikan struktur industri perbankan syariah yang dilakukan melalui konsolidasi maupun spin-off unit usaha syariah (UUS). Lalu penguatan karakteristik perbankan syariah yang dapat lebih menonjolkan inovasi model bisnis yang lebih rasional, serta pendekatan kepada nasabah yang lebih humanis; Pengembangan produk yang unik dan menonjolkan kekhasan bank Syariah, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat untuk meningkatkan competitiveness perbankan syariah. Lalu, peningkatan peran bank syariah sebagai katalisator ekosistem ekonomi syariah agar segala aktivitas ekonomi syariah, termasuk industri halal agar dapat dilayani dengan optimal oleh perbankan syariah; dan Kelima, peningkatan peran bank syariah pada dampak sosial melalui optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam untuk meningkatkan social value bank syariah.
-
Apa yang ingin dicapai OJK dari pengembangan perbankan syariah? Bank syariah saat ini sedang kita coba arahkan untuk memberikan alternatif produkproduk perbankan syariah yang bukan merupakan bayangan dari produk-produk yang sudah ada di perbankan konvensional,” kata Dian.
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Kenapa OJK mengupayakan perluasan akses keuangan di Jawa Tengah? Otoritas Jasa Keuangan bersama seluruh pemangku kepentingan terus memperluas akses keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah.
-
Kapan BBNKB dikenakan? BBNKB berlaku bila seseorang melakukan transaksi jual beli mobil bekas dan akan dikenakan biaya balik nama sehingga kendaraan tersebut memiliki nama sesuai dengan pemilik atau pembelinya.
-
Kenapa OJK terus berupaya mengembangkan industri perbankan syariah? OJK terus berupaya mengembangkan industri perbankan syariah dengan memanfaatkan keunikan dan kekhasannya yang memiliki keunggulan dibanding produk bank konvensional. Keunggulan itu perlu dimaksimalkan agar perbankan syariah dapat memberikan dampak positif pada masyarakat dan perekonomian nasional.
Menurut Muliaman, kebijakan BCA soal pungutan biaya transaksi cek saldo di ATM tak ada hubungannya dengan kebijakan pemerintah yang menginginkan suku bunga kredit turun di bawah sepuluh persen. Sebab, perbankan mencari sumber pendapatan bukan berbasis bunga.
"Memang banyak yang menanyakan itu, tapi bukan itu penyebabnya. Bank pemerintah tidak melakukan itu dan semua bank diharapkan penurunan suku bunga kredit," tutupnya.
Sebelumnya, Presiden Direktur PT BCA Tbk Jahja Setiaatmadja menyampaikan rencana pengenaan biaya kepada nasabahnya yang melakukan cek saldo berulang ulang. Sebab saat ini biaya operasional ATM sudah mahal, di mana biaya perawatan per mesin mencapai Rp 144 juta per tahun.
Baca juga:
2015, BCA raup laba bersih Rp 18 triliun
BCA bakal pungut biaya untuk pengecekan saldo di ATM
OJK minta klarifikasi BCA soal pengenaan biaya cek saldo via ATM
OJK target pembahasan RUU JPSK selesai minggu depan
OJK target 2019 seluruh penyampaian laporan keuangan berbasis online
Atasi bank bangkrut, LPS boleh pinjam dana ke pemerintah