Bos OJK Temui Menko Darmin Bahas Sinkronisasi Kebijakan Online Single Submission
Darmin menjelaskan, pasca implementasi Online Single Submission (OSS), para pelaku usaha sudah tidak lagi harus mengurus surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan tanda daftar perusahaan (TDP), melainkan hanya akan memegang nomor induk berusaha (NIB).
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution menggelar pertemuan dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK), Wimboh Santoso. Tujuan pertemuan keduanya yakni membahas sinkronisasi kebijakan.
Darmin menjelaskan, pasca implementasi Online Single Submission (OSS), para pelaku usaha sudah tidak lagi harus mengurus surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan tanda daftar perusahaan (TDP), melainkan hanya akan memegang nomor induk berusaha (NIB).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa yang dilakukan Pertamina untuk mendukung Kemandirian Ekonomi Nasional? Nicke Widyawati menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan untuk Kategori Kemandirian Ekonomi yang diberikan kepadanya Menurutnya, kemandirian ekonomi tidak terlepas dari kemandirian energi, karena energi adalah katalis untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara.
-
Kapan KEK Singhasari diresmikan? KEK Singhasari berlokasi di Kabupaten Malang, Jawa Timur, wilayah ini telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus sejak 27 September 2019.
-
Bagaimana OJK meningkatkan sinergi dan kolaborasi untuk memperluas akses keuangan? Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama seluruh pemangku kepentingan terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi memperluas akses keuangan di seluruh wilayah Indonesia dalam mendukung Pemerintah mencapai target Inklusi Keuangan sebesar 90 persen pada 2024.
-
Bagaimana cara Irjen Kementan mengajak Petani dan ASN Kementan untuk bangkit membangun pertanian Indonesia? “Kita sedang dalam posisi dan situasi yang tidak sedang baik, iklim dan cuaca yang sedang mempengaruhi proses pertanian. Itulah yang sedang dilakukan oleh Bapak Menteri." "Beliau banyak melakukan terobosan, melakukan kegiatan yang tanpa henti. Kalau bapak Menteri speednya sudah maksimal, tentunya kita anak buahnya yang ada di Kementerian Pertanian, ASN Pertanian, punya tanggung jawab yang lebih,” kata Irjen Setyo.
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
Hal ini kemudian dapat menyulitkan pengusaha yang hendak mengakses permodalan dari perbankan. Sebab, dalan aturan OJK, SIUP dan TDP masih dijadikan sebagai dokumen yang harus diserahkan pada saat mengajukan kredit.
"Simple saja itu dengan OJK, kan kita sudah punya OSS, kemudian kita sudah mengubah bahwa sekarang tidak ada SIUP, TDP, nah aturan OJK itu masih, jadi supaya disinkronkan saja," kata dia, saat ditemui, di Kantornya, Jakarta, Selasa (19/2).
Karena itulah, pihaknya kemudian bertemu dengan OJK. Dengan demikian, ke depan pelaku usaha tidak lagi dimintai SIUP dan TDP saat hendak mengajukan kredit. "Itu kami sinkronkan antara OSS, EoDB dengan aturan OJK. Karena sekarang di bank bilang masih ada urusan TDP, kan pusing kita. Orang kita sudah tidak ada TDP. Itu kita tahu karena para pengusaha bilang masih ada yang minta TDP," ungkapnya.
"Sehingga ini hanya sinkronkan saja, artinya buat OJK nanti tidak ada masalah, tidak lama, hanya dia belum pernah sinkronkan," imbuhnya.
Darmin menambahkan, bahwa pihak OJK mengatakan dapat menyelesaikan sinkronisasi dalam waktu cepat. "Itu mereka bilang cepat sekali katanya, seminggu juga selesai, katanya tapi," tandasnya.
(mdk/idr)