BPH Migas minta pemerintah bangun tangki terminal gas alam di kawasan industri
Anggota Komite BPH Migas, Jugi Prajogo mengatakan, kawasan industri di Indonesia kekurangan tangki LNG atau LNG hub yang menghubungkan pemberi alokasi gas ke penerima gas. Saat ini, tangki terminal LNG baru ada dua di Indonesia yang berada di Belawan, Medan dan FSRU Nusantara Regas, Jakarta.
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyebut bahwa kendala utama pengembangan gas bumi berada di infrastruktur. Untuk itu, BPH Migas mengusulkan agar pemerintah membangun tangki penerima gas alam cair atau LNG.
Anggota Komite BPH Migas, Jugi Prajogo mengatakan, kawasan industri di Indonesia kekurangan tangki LNG atau LNG hub yang menghubungkan pemberi alokasi gas ke penerima gas. Saat ini, tangki terminal LNG baru ada dua di Indonesia yang berada di Belawan, Medan dan FSRU Nusantara Regas, Jakarta.
-
Apa yang dilakukan oleh BPH Migas di Batam? Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan kunjungan ke Stasiun Gas Panaran PT Transportasi Gas Indonesia (PT TGI), Batam, Kepulauan Riau.
-
Apa yang dipantau BPH Migas di Papua Barat Daya? Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyampaikan, BPH Migas melakukan pemantauan di Sorong, Papua Barat Daya, untuk melihat pasokan BBM dan kesiapan Badan Usaha Penugasan dalam program BBM Satu Harga tahun 2024.
-
Kenapa BPH Migas memantau pasokan BBM di Papua Barat Daya? “Kami tentu ingin mengetahui kondisi terkini dari penyediaan dan pendistribusian BBM, khususnya untuk area Papua dan Maluku dengan ragam tantangan yang dimiliki. Hingga saat ini, kondisi stok BBM di Papua Barat Daya dalam kondisi aman,” tutur Erika saat ditemui di Fuel Terminal Sorong, Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Rabu (10/07/2024).
-
Dimana BPH Migas melakukan kunjungan lapangan untuk memastikan pasokan BBM? Demi memastikan keamanan pasokan BBM di Sulawesi Utara dan sekitarnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengunjungi Integrated Terminal (IT) di Bitung, Sulawesi Utara, pada Minggu (22/09/09/2024) lalu.
-
Kenapa BPH Migas dan Gubernur Sulawesi Utara menandatangani PKS? "Penandatanganan PKS ini dalam rangka pengendalian konsumen agar tepat sasaran. BPH Migas perlu menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah sebagai pihak yang mengetahui konsumen pengguna di wilayahnya yang berhak untuk mendapatkan JBT dan JBKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Kepala BPH Migas Erika Retnowati.
-
Bagaimana BPH Migas mengendalikan penyaluran BBM jenis tertentu di Sulawesi Utara? Sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, bahwa dalam melakukan pengawasan atas JBT dan JBKP, BPH Migas dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau pemerintah daerah.
"Jadi ke depannya tidak hanya jargas, SPBG dan konverter kit saja tetapi juga negara harus membangun infrastruktur di LNG hub. Itu penting sekali karena kita punya alokasi LNG dan kemungkinan besar ekspor turun karena Domestic Market Obligation (DMO), sekarang yang siap paling dari Bontang ke Belawan dan Nusantara Regas. Diluar itu tidak ada," ujarnya dalam Rapat Koordinasi BPH Migas di Makassar, Jumat (3/11).
Menurutnya,w ilayah Indonesia Timur yang paling membutuhkan terminal LNG. Sebab, banyaknya sumber gas di Indonesia Timur tetapi tak memiliki tangki terminal LNG. Sehingga, kawasan industri di Indonesia Timur belum berkembang.
"Contohnya, kayak di kawasan industri KIMA ya, dia enggak punya infrastruktur penerima tetapi gas ada di Bontang. Vessel angkutnya ada, tetapi tangki penerima di Sulsel tidak ada. Seharusnya, ada tangki khusus, masuk pipa langsung dinikmati kawasan industri," jelasnya.
Kendati demikian, pemerintah harus menyesuaikan terlebih dahulu dengan kawasan industri untuk membangun tangki terminal LNG. Jika kawasan industrinya jauh dari laut, maka harus ada truk tangki untuk membawa gas alam cair.
"Kalau di dekat laut lebih mudah lagi, taruh tangki penerima di dekat kawasan industri tinggal pakai pipa," tegasnya.
Baca juga:
Fakta mengejutkan soal cadangan migas Indonesia, termasuk kalahkan Arab Saudi
DPR sebut UU Migas sarat kepentingan asing, ini buktinya
Jalani program BBM satu harga, Pemda Jayawijaya batasi pemakaian bensin lewat kartu
Penentuan lokasi penyalur jadi hambatan program BBM Satu Harga
BPH Migas sebut ada penambahan 6 titik penyaluran BBM satu harga