BPK Bakal Lebih Ketat Audit Laporan Keuangan Pemerintah
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018. Laporan tersebut ternyata tidak mengakomodir revaluasi aset yang seharusnya juga dimasukkan saat audit atau penilaian.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018. Laporan tersebut ternyata tidak mengakomodir revaluasi aset yang seharusnya juga dimasukkan saat audit atau penilaian.
Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, laporan keuangan tanpa revaluasi aset sangat mempengaruhi opini yang akan disampaikan. "Laporan keuangan pemerintah saat ini tidak didasarkan revaluasi aset. Jika dipaksakan menggunakan revaluasi aset, opini tidak seperti sekarang," ujarnya di Gedung MA, Jakarta, Kamis (24/10).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa saja jenis PPKS yang ditemukan di Jakarta? Contoh PPKS yang dijangkau adalah manusia gerobak, manusia silver, pengemis, dan badut.
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Apa yang dibahas Indonesia di Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta? “AIPA ke-44 nanti juga akan membahas persoalan kesejahteraan, masyarakat, dan planet (prosperity, people, and planet),” kata Putu, Rabu (26/7/2023).
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
Tahun ini, BPK akan melakukan penilaian laporan keuangan yang lebih ketat. Nantinya revaluasi aset juga harus dicantumkan agar setiap pengelolaan dan peruntukan aset negara masuk dalam hitungan dan penilaian laporan keuangan kementerian dan lembaga.
"Dalam ahli pemeriksaan kita lakukan pemeriksaan lebih ketat tahun ini walaupun antara opini, laporan keuangan dan tindakan pidana korupsi sebenarnya tidak ada hubungan langsung tapi kami mencoba mendorong membentuk biaya akuntabilitas," jelasnya.
Pemerintah menurutnya, beberapa kali memang sudah melakukan revaluasi aset. Namun hasilnya ditolak oleh BPK sebab tidak sesuai dengan metode revaluasi yang diverifikasi oleh lembaga auditor negara tersebut. Kondisi itu pun hingga kini menyisakan masalah berat bagi negara.
"Mulai dari sekarang akan melakukan pemeriksaan lebih ketat dan sesuai standar pemeriksaan keuangan negara kami. Mengingat juga hasil pemeriksaan terhadap revaluasi aset yang dilakukan oleh pemerintah kemarin menyisakan persoalan yang sangat banyak," kata Agung.
Agung menambahkan, revaluasi aset sebenarnya sudah dua kali ditunda akibat berbagai macam hal. Namun untuk tahun-tahun yang akan datang BPK secara tegas akan terus mendorong revaluasi aset dimasukkan dalam penilaian laporan keuangan kementerian dan lembaga pemerintah.
"Sudah dua kali, revaluasi aset ditunda dan diinisiasikan dalam laporan keuangan pemerintah. Saya pikir ini sudah waktu bagi pemerintah untuk merapikan tata kelola aset. Sudah barang tentu hal-hal yang lain antara lain kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan harus dilakukan," tandasnya.
Baca juga:
Banyak Menteri Jokowi dari Kalangan Partai, BPK Beri Peringatan Khusus
BPK Tuntut Menpora Baru Lakukan Perbaikan Kualitas Laporan Keuangan
BPK Soroti 7 Kementerian Lembaga Pemilik Anggaran Terbesar
Mahkamah Agung Lantik Ketua dan Wakil BPK Periode 2019-2024
Didominasi Wakil Parpol, Anggota BPK Baru Diharapkan Tak Ada Konflik Kepentingan
Kasad Anugerahi Dua Pimpinan BPK Bintang Kartika Eka Paksi