BPK minta Jokowi perbaiki laporan keuangan pemerintah
Laporan keuangan pemerintah sepanjang 2009-2014 hanya mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP).
Badan Pemeriksa Keuangan meminta Presiden Joko Widodo memerbaiki laporan keuangan pemerintah tahun ini. Sebab, laporan keuangan pemerintah sepanjang 2009-2014 hanya mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP).
Itu setingkat di bawah opini tertinggi, wajar tanpa pengecualian (WTP).
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Kenapa sapi Presiden Jokowi di Blora mengamuk? Diketahui, sapi tersebut mengamuk saat warga berupaya menjatuhkannya untuk kemudian disembelih.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
"Ada beberapa masalah yang sifatnya masih materialistik, yang intinya adalah masih belum, masih di bawah standar. Ini laporan konsolidasi kementerian dan lembaga yang kami sebut laporan keuangan pemerintah pusat. Tadi saya sampaikan ke bapak presiden mohon kepada seluruh kementerian dan lembaga mengingatkan terus supaya laporan keuangan tahun ini yang akan kami periksa di 2016 meningkat ke WTP," kata Ketua BPK Harry Azhar Azis di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/10).
Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaaan Semester (IHPS) I tahun ini, BPK masih menemukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan mencapai 51,12 persen. Pelanggaran itu bisa jadi lantaran kesengajaan, kelalaian, atau ketidakpahaman pengelola keuangan negara.
"Itu yang kami minta bapak presiden supaya paling tidak 2 kementerian yaitu Kemendagri dan Kemenkeu terus menerus melatih peningkatan capacity building. Tadi juga saya menyampaikan ke presiden, perkembangan tren positif di pemda itu salah satunya hasil kerja kementerian dalam negeri," jelasnya.
Dalam IHPS I/2015, BPK menyampaikan sebanyak 24.169 rekomendasi yang nilainya mencapai Rp 15,66 triliun. Sementara yang baru ditindaklanjuti baru sebesar 24 persen.
"Presiden beberapa kali menyampaikan bahwa hasil temuan maupun rekomendasi BPK harus ditindak lanjuti pada tahun yang bersangkutan juga," tandasnya.
Baca juga:
Temui Jokowi, BPK lapor potensi kerugian negara puluhan triliun
BPK siap bantu Pansus DPR usut dugaan korupsi Pelindo II
Jika diminta, BPK siap audit Pertamina soal penjualan Premium
Kebanjiran barang impor ilegal, Jokowi akui ada permainan Bea Cukai
DPR setuju anggaran Kemenkeu sebesar Rp 30,9 triliun untuk 2016
Pemerintah batal beri bantuan modal 2 BUMN senilai Rp 750 M