BPK minta pemerintah hati-hati 'serahkan' BTN ke Bank Mandiri
Pemerintah harus belajar dari dampak wacana peleburan PGN-Pertagas.
Rencana pelepasan 60 persen saham pemerintah di Bank Tabungan Negara (BTN) untuk kemudian dialihkan ke Bank Mandiri menyita perhatian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemerintah diminta berhati-hati atas isu yang sudah bergulir. Jangan sampai dampaknya seperti yang terjadi saat muncul wacana peleburan Pertagas dengan PGN beberapa waktu lalu hingga membuat saham PGN anjlok.
"Jadi yang penting ini semua itu ada aturannya. Kedua, bahwa segmentasi pasar itu dipengaruhi oleh informasi luar. Pemerintah itu hati-hati dalam right isu. Yang ribut-ribut itu ternyata enggak jadi, saham sudah anjlok kan susah," ujar Anggota VII BPK Barullah Akbar di Kantor BPK, Jakarta, Rabu (16/4).
-
Kapan BBNKB dikenakan? BBNKB berlaku bila seseorang melakukan transaksi jual beli mobil bekas dan akan dikenakan biaya balik nama sehingga kendaraan tersebut memiliki nama sesuai dengan pemilik atau pembelinya.
-
Kapan penandatanganan kerja sama BNI dan Bank Lampung dilakukan? Acara penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan antara Division Head Card Business BNI Grace Situmeang bersama Direktur Utama Bank Lampung Presley Hutabarat, di Menara BNI, Jakarta, Kamis (7/9).
-
Dimana penandatanganan kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dan Bank Mandiri Taspen dilaksanakan? Kerjasama tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani langsung oleh Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Roswita Nilakurnia dan Direktur Bisnis Bank Mantap Maswar Purnama bertempat di Grha BPJAMSOSTEK Jakarta, Jum’at (29/12).
-
Kapan BNI meluncurkan hibank? Silvano melanjutkan, perseroan meluncurkan hibank sebagai solusi untuk menggarap sektor UMKM yang lebih dinamis.
-
Mengapa BNI dan Bank Lampung berkolaborasi untuk menerbitkan Kartu Kredit Indonesia? Langkah ini merupakan salah satu inovasi yang dilakukan oleh BNI dalam memperluas kerja sama bersama bank daerah, khususnya dalam rangka mempercepat proses digitalisasi transaksi perbankan sekaligus bentuk komitmen perseroan dalam menggunakan produk dalam negeri.
-
Kenapa BBNKB II dan pajak progresif dihapus di beberapa provinsi? Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II dan pajak progresif akan dihapus di beberapa provinsi sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya pasal 74.
Barullah menegaskan, pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN harus mewaspadai setiap potensi yang muncul dari rencana pelepasan saham untuk privatisasi perusahaan pelat merah. Dalam melakukan aksi korporasi harus berjalan sesuai aturan.
"Jadi semua diperlukan semacam kehati-hatian dalam berbicara. Terutama, perusahaan-perusahaan negara yang terbuka (Tbk) itu," ucapnya.
Sejauh ini, BPK telah melakukan audit kinerja dari BTN dan Bank Mandiri. Terutama dalam hal kebijakan kredit. Hasil audit tersebut, BPK merekomendasikan untuk lebih akuntabel dan transparansi agar tidak menimbulkan kerugian negara.
"Ada beberapa hal yang kita rekomendasikan untuk diperbaiki dari kebijakan kredit, kebijakan aset," katanya.
Dalam hal ini, BPK menegaskan perusahaan perbankan BUMN memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara. Namun, perusahaan yang merugi dapat dilihat dari sektor manajemen yang tidak efisien.
"Itu yang penting manajemen harus efisien. Lihat efisiensi BUMN, baru bicara kerugian negara, kerugian BUMN. Kalau manajemen tidak efisien ya rugi," katanya.
Anjloknya saham PGN sebagai dampak isu akuisisi Pertagas dengan PGN harus menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah. Dengan begitu ke depannya tidak ada lagi perusahaan negara yang dirugikan karena wacana akuisisi.
"Yang jelas pemerintah harus belajar dari isu yang timbul akibat Pertagas dan PGN. Pemerintah harus hati-hati dalam pelepasan saham, kedua harus hati-hati dalam right isu jangan sembarangan omong," ungkapnya.
(mdk/noe)