BPK siap bantu Pansus DPR usut dugaan korupsi Pelindo II
DPR siap memberikan data apapun yang dibutuhkan DPR.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendukung langkah DPR RI yang membentuk panitia khusus (Pansus) PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II). Keputusan ini dihasilkan dalam rapat paripurna untuk menindak lanjuti usulan dari Komisi III DPR RI.
Anggota (BPK), Achsanul Qosasih mengatakan, pihaknya siap memberikan data terkait Pelindo II. Namun, data ini hanya akan disampaikan jika anggota dewan membutuhkannya. "Nanti kami akan paparkan di depan Pansus," tegasnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (5/10).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa harapan DPR terkait kasus dugaan korupsi tol MBZ? “Saya minta Kejagung tidak menutup peluang adanya tersangka-tersangka baru,” kata Sahroni. Selain itu, politikus Partai Nasdem ini juga mengimbau agar Kejagung terus konsisten dalam mengawal dan mengamankan Proyek Strategis Nasional (PSN).
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Bagaimana tanggapan Plt Kepala BPS terkait kritik Komisi XI DPR RI? Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, BPS memiliki indikator kesejahteraan petani melalui Indeks Kesejahteraan Petani yang tahun 2023 sedang dalam proses pencacahan di lapangan.“Harapannya indikator dapat menjadi indikator lebih baik untuk mengukur kinerja pembangunan sektor pertanian," katanya.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
BPK sudah pernah melakukan audit terhadap pengadaan mobile crane di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Selain itu, BPK juga sedang melaksanakan audit terhadap perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT).
"Kita sedang panggil konsultan-konsultannya, kenapa mereka memberi reasoning seperti itu (sehingga kontrak diperpanjang)," ungkapnya.
Namun demikian, Achsanul menolak membeberkan substansi temuan mereka. Menurutnya, ketika saatnya dibutuhkan oleh Pansus, BPK siap memberikan informasi.
"BPK berprinsip jangan sampai ini dipolitisir, jangan ada kesan ini membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar," tegas Achsanul.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memutuskan untuk membentuk panitia khusus (Pansus) PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II. Keputusan ini dihasilkan dalam rapat paripurna untuk menindak lanjuti usulan dari Komisi III DPR RI.
Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin membacakan usulan tentang pembentukan Pansus Pelindo II. Ini adalah tindak lanjut dari rapat antara Komisi III dengan Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti.
Mendengar usulan tersebut, seluruh anggota fraksi mendukung pembentukan pansus. Harapannya dapat melakukan pengawasan proses penegakan hukum kasus dugaan korupsi Pelindo II.
"Nantinya Pansus akan melakukan analisa, evaluasi dan memberikan rekomendasi baik langsung maupun tidak langsung terhadap penanganan kasus Pelindo II," kata Aziz di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (5/10).
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang menjadi pimpinan rapat paripurna ini menanyakan apakah usulan tersebut diterima. Dan ternyata seluruh anggota dewan yang hadir sepakat dan bulat setuju.
"Setuju," ujar peserta rapat paripurna.
Baca juga:
Usulan Pansus Pelindo II dibawa ke Bamus DPR pekan depan
DPR resmi bentuk Pansus Pelindo
Usut dugaan korupsi Pelindo II, DPR resmi bentuk pansus
RJ Lino persilahkan buruh keluar tak suka kebijakannya
Bareskrim masih lengkapi bukti panggil tersangka kasus Pelindo II
Geruduk KPK, pekerja JICT gelar teatrikal korupsi Pelindo II