BPKP Masih Tunggu Keputusan Pemerintah Soal Kepastian Impor KRL Bekas Jepang
Keputusan impor KRL bekas dari Jepang tak kunjung diambil pemerintah. Padahal ada urgensi yang disebut mendesak guna memenuhi kebutuhan, ditambah ada rekomendasi solusi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Keputusan impor KRL bekas dari Jepang tak kunjung diambil pemerintah. Padahal ada urgensi yang disebut mendesak guna memenuhi kebutuhan, ditambah ada rekomendasi solusi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Setelah melakukan reviu, BPKP tak merekomendasikan pelaksanaan impor KRL bekas dari Jepang. Namun, keputusan itu, baru keluar setelah ada pembahasan lebih lanjut diantara stakeholder pemerintah.
-
KPR Kilat BRI itu apa? Sebagai informasi, program KPR Kilat BRI adalah pembiayaan KPR BRI dengan jangka waktu pendek sampai dengan 5 tahun.
-
Apa tujuan utama dari KPR BRI? Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BRI adalah salah satu solusi bagi calon pemilik rumah untuk mewujudkan impian miliki hunian idaman mereka, terutama bagi kalangan milenial dan Gen Z.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Apa itu KPR BRI Suku Bunga Berjenjang? KPR BRI Suku Bunga Berjenjang adalah program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang ditawarkan oleh BRI dengan suku bunga yang berjenjang. Program ini memiliki suku bunga fixed rate pada tahun-tahun awal tertentu, kemudian suku bunga akan berubah pada tahun-tahun berikutnya.
-
Siapa yang mengapresiasi kolaborasi KPK dan Polri? Terkait kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Siapa saja yang bisa ikut KPR Kilat BRI? Sebagai informasi, program ini hadir buat kamu yang memiliki fixed income maupun non fixed income.
Diketahui, itu merujuk pada rapat antara Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian. Artinya, keputusan bisa diambil setelah ada tindak lanjut pembahasan hasil reviu BPKP dari rapat yang dipimpin oleh Menko Luhut Binsar Pandjaitan itu.
"Setahu saya begini, review kami yang kemarin itu belum ada (tindak lanjut), setahu saya tidak ada. Kami cuma menunggu review dari sana, bagaimana tindak lanjutnya," ujar Juru Bicara BPKP Azwad Zamroodin Hakim di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (24/5).
Sementara itu, terkait pertemuan antara Kementerian BUMN dan BPKP, Azwad mengatakan itu merupakan langkah koordinasi. Diketahui, pada awal Mei 2023, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengaku telah berdiskusi dengan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengenai hasil reviu rencana impor KRL bekas dari Jepang.
"Kalau dimintakan yang berkaitan dengan koordinasi di bawah presiden saya kira wajar saja kalau datang minta petunjuk atau diskusi. Ya mungkin secara teknis bisa, tapi gak dilarang kan orang datang, masa harus sembunyi," ujar dia.
Kendati begitu, Azwad menegaskan kalau sikap BPKP dalam hal ini masih merujuk pada hasil reviu yang sudah dilakukan sebelumnya. Diketahui, BPKP tidak merekomendasikan untuk melakukan impor KRL bekas dari Jepang.
"Sementara masih itu (tidak merekomendasikan impor KRL). Review kita masih itu, kita tunggu apa tindak lanjutnya mereka," beber Azwad Zamroodin Hakim.
Reporter: Arief Rahman H.
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Viral Lecehkan Wanita Hingga Dipecat, Petugas KRL Lapor Polisi
Soal Impor KRL, Luhut Lebih Pilih Beli Produk Indonesia
Menperin Soal Impor KRL Bekas Jepang: Sudah Jelas Tidak Direkomendasikan
Gerbong KRL Khusus Wanita Dilempari Batu saat Melintas di Sekitar Tanjung Barat
Erick Thohir: Kalau INKA Sanggup Produksi Kita Tidak Impor KRL
KAI Melayani 13 Juta Penumpang Selama Masa Mudik Lebaran 2023