Bukan Dana Asing, Bappenas Usul Proyek LRT Bali Pakai Pinjaman Ini

Bappenas Usul Proyek LRT Bali Jangan Pakai Pinjaman Asing

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali kini tengah mematangkan rencana pembangunan proyek kereta LRT Bali.

Secara garis besar, pembangunan moda transportasi baru itu rencananya akan dimulai di 2024 dengan masa pengerjaan sekitar 3 tahun.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengusulkan agar proyek LRT Bali dibiayai oleh pinjaman dalam negeri (PDN). 

Perusahaan BUMN, BUMD dan swasta juga nantinya akan terlibat dalam skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

"Pembiayaannya kita mengusulkan ada yang dari PDN untuk right off way. Kemudian ada dari kerjasama antar swasta, BUMN, dan daerah," ujar Suharso di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (9/10).

Sejauh ini, kata Suharso, usul pembiayaan proyek masih datang dari dalam negeri. 

"Sampai hari ini belum (ada tawaran investasi asing)," ungkapnya. 

Sehingga, PT KAI (Persero) nantinya akan jadi perusahaan tunggal pengelola LRT Bali. 

Hal ini seperti yang dilakukan di LRT Jabodebek dengan membentuk manajemen baru. 

merdeka.com

"Iya, kita kan sudah ada pengalaman dengan LRT (Jabodebek)," imbuh Suharso.

Kendati begitu, Suharso belum bisa menyebut berapa nilai proyek yang bakal digelontorkan untuk membangun LRT Bali. 

Pasalnya, itu masih butuh perhitungan detil terkait biaya pengerjaan. 

"Belum, sedang berproses, angkanya belum kita selesaikan. Sudah ada tapi belum bisa disampaikan.

Apalagi, proyek LRT Bali nantinya akan turut dibangun menembus tanah alias underground.

"Kisaran kan per km meter berapa, karena itu kan ada yang di bawah tanah. Itu pasti harganya berbeda. Mereka belum selesai menyampaikan pada kami," tuturnya.