Buruh tagih janji Jokowi-Ahok usir perusahaan tak patuhi UMP
Buruh: Penangguh UMP masuk kategori perusahaan gelap.
Ada sekitar 25 perusahaan yang kebanyakan merupakan anggota Apindo, melakukan penangguhan kenaikan UMP 2014 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Perusahaan-perusahaan tersebut keberatan memenuhi standar UMP DKI Jakarta Rp 2,4 juta yang menurut mereka terlalu tinggi.
Penangguhan ini mendapat respons keras dari buruh. Presiden KSPI Said Iqbal menuding, perusahaan yang melakukan penangguhan merupakan pengusaha gelap.
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Kenapa Jokowi meninjau Gudang Beras Bulog? Kepala Negara mengaku, hal itu harus dilakukan demi memastikan ketersediaan beras jelang momentum hari raya Lebaran yang sisa sepekan lagi.
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
-
Apa yang dilakukan Jokowi saat kuliah? Semasa kuliah, Jokowi juga aktif tergabung dengan UKM pencinta alam.
-
Siapa saja yang mendampingi Jokowi? Sebagai informasi, turut mendampingi Presiden dalam kegiatan ini adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Gubernur Jambi Al Haris, dan Pj. Bupati Merangin Mukti.
-
Kapan Jokowi memakai Ageman Songkok Sikepan Ageng? Pada upacara peringatan HUT ke-78 RI, Presiden Jokowi tampil menggunakan pakaian adat.
"Nampaknya pengusaha hitam itu adalah cirinya membayar upah murah, selalu menggunakan outsourcing, tidak mau kasih jaminan pensiun, jaminan kesehatan limit, kebetulan paling sering dikemukakan Apindo," ujar Said saat diskusi refleksi akhir tahun 2013 di Wisma Antara, Jakarta, Senin (30/12).
Untuk itu, dia berharap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak melunak pada perusahaan yang melakukan penangguhan. Jokowi diminta konsisten terhadap merealisasikan SK soal UMP DKI dan siap menindak perusahaan yang tak membayarkan gaji buruh sesuai UMP.
"Kita ingin mengingatkan ke Jokowi dan Ahok, Ahok bilang yang tidak mau bayar segitu keluar dari DKI, kita lihat itu akan dilakukan atau tidak kepada 25 perusahaan itu," jelasnya.
Dia juga menuding ada beberapa petinggi Apindo yang rela mencalonkan diri menjadi anggota DPRD di beberapa daerah. Untuk itu, mereka harus melobi ke pemerintah demi mendukung sistem bisnisnya.
"Hampir semua pengurus Apindo di daerah itu nyalonin DPRD, tujuannya ya untuk itu (mendukung mendukung sistem bisnisnya dari hal regulasi)," tegasnya.
(mdk/noe)