Capai 98 Persen, BLT Dana Desa Sudah Tersalurkan Rp 10,83 Triliun
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) melaporkan, hingga 20 Juli 2020, realisasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa mencapai Rp 10,83 triliun atau 98 persen. Anggaran tersebut disalurkan bertahap selama 4 bulan untuk jutaan keluarga penerima manfaat (KPM) di Indonesia.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) melaporkan, hingga 20 Juli 2020, realisasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa mencapai Rp 10,83 triliun atau 98 persen. Anggaran tersebut disalurkan bertahap selama 4 bulan untuk jutaan keluarga penerima manfaat (KPM) di Indonesia.
"Saat ini, kita sudah mencapai 98 persen desa yang sudah menyalurkan BLT dana desa. Total, bulan 1-4 sudah Rp 10,83 triliun yang tersalur dana desanya," kata Menteri Desa dan PDTT Abdul Halim Iskandar dalam sesi teleconference, Selasa (21/7).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Bagaimana Kementan mendorong para Petani Muda? Program dari Kementan untuk regenerasi petani ini bukan hanya berjalan di level pendidikan dan pelatihan tetapi juga langsung kepada penerima manfaat program pertanian pemerintah di berbagai daerah.
-
Kapan Dewan Banteng resmi dibentuk? Sebanyak 612 anggota aktif dan pensiunan menyetujui pembentukan Dewan Banteng ini yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein. Dewan Banteng resmi terbentuk pada tanggal 25 November 1956.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
Abdul Halim memaparkan, penyaluran BLT tahap pertama diberikan kepada 7.828.087 KPM di 73.178 desa. "Total wilayahnya, keluarganya ada 7,828 juta KPM, dengan nilai per bulan Rp 600 ribu, total Rp 4,69 triliun. Ini untuk tahap pertama," jelas dia.
Kemudian untuk bulan kedua, penyaluran BLT Dana Desa sudah menyentuh 64.515 desa dengan total 6.750.859 KPM. Lalu bulan ketiga tahap pertama sudah 35.857 desa yang tersalur, nilainya Rp 2,07 triliun.
Saat ini, pemberian BLT Dana Desa sebesar Rp 300 ribu per bulan sudah memasuki bulan keempat, atau bulan pertama tahap kedua menurut peta rencana penyaluran yang dibuat Kemendes PDTT. "Itu sudah 645 desa yang tersalur, dengan nilai Rp 17,55 miliar. Jadi yang bulan keempat sama dengan termijn kedua bulan pertama, atau tahap pertama termijn kedua," tandasnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Wapres Ma'ruf Amin: Pemerintah Perluas Penyaluran Bansos Hingga Desember
Pemicu Kerusuhan di Mandailing Natal Diduga Permintaan Jatah 30 Persen BLT
Tersangka Kasus Kerusuhan di Mandailing Natal Bertambah Lagi, Total 20 Orang
Penyaluran BST Tahap III Ditargetkan Selesai pada Pertengahan Juli 2020
Bertambah Jadi 19 Orang, Tersangka Kerusuhan Mandailing Natal Dibawa ke Medan
Polisi Tetapkan 17 Tersangka Kerusuhan di Mandailing Natal