Cara pemerintah Jokowi-JK permudah investor asing masuk Indonesia
Caranya dengan menerbitkan paket kebijakan yang lebih ramah investor, salah satunya menyederhanakan 134 aturan.
Iklim investasi di Indonesia menghadapi beberapa tantangan. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Farah Ratnadewi Indriani mengatakan, faktor paling dominan mempengaruhi iklim investasi di Indonesia adalah logistik dan infrastruktur.
"Kemudian masalah perizinan usaha yang membutuhkan waktu, biaya, kepastian dan transparansi," kata Farah di Kantor BKPM, Jakarta, Kamis (25/9).
-
Bagaimana Jakarta mendorong investor untuk menanamkan modal di proyek-proyek potensial? Pemprov DKI Jakarta mengundang para investor untuk datang menjajaki berbagai proyek potensial yang dikelola oleh badan usaha milik daerah (BUMD) serta badan layanan umum daerah (BLUD).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Bagaimana BRImo membantu nasabah berinvestasi? Nasabah juga kini semakin mudah berinvestasi melalui BRImo. Kini Anda dapat melakukan pembelian emas, surat berharga, dana pensiun, hingga pembukaan deposito hanya dari smartphone.
-
Siapa yang mendorong penerapan skema investasi 'family office' di Indonesia? Presiden Joko Widodo mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dan kepala lembaga negara untuk membahas potensi skema investasi 'family office' dalam rapat internal di Istana Negara Jakarta, Senin (1/7) lalu.
-
Siapa yang mendorong investasi masuk ke daerah agar berkolaborasi dengan UMKM setempat? Di sisi lain, pihaknya mendorong setiap investasi yang masuk ke daerah, wajib berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha dan pelaku UMKM setempat.
-
Apa yang dimaksud Jokowi dengan 'Membeli Masa Depan' ketika berbicara tentang investasi di IKN? "Investasi di IKN Nusantara ini adalah membeli masa depan," ujar Jokowi di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (4/6).
Masalah lain datang dari tidak konsistennya regulasi atau kebijakan. Selain itu, isu tenaga kerja di Indonesia turut ambil bagian dalam mempengaruhi iklim investasi.
Baru-baru ini pemerintah mengeluarkan paket kebijakan yang diklaim bakal lebih ramah pada investor. Deregulasi aturan nantinya akan menyederhanakan perizinan dan persyaratan perizinan. Sehingga setiap Izin Prinsip Penanaman Modal dapat direalisasikan tanpa adanya hambatan yang bersifat administratif, termasuk menghapus perizinan yang interlocking.
"Di BKPM sendiri ada dua aturan yang dideregulasi dari 134 aturan," imbuh Farah.
Dia meyakini, penyederhanaan aturan bakal meningkatkan realisasi dan investasi secara nasional, memperbaiki kepastian hukum dan kepastian usaha. Sekaligus memulihkan dan meningkatkan kegiatan dan kapasitas industri serta menghilangkan distorsi industri yang membebani konsumen.
"Dengan cara melepas tambahan beban regulasi dan birokrasi bagi industri," jelas Farah.
Dalam pandangannya, penyederhanaan aturan juga bertujuan mempercepat pembangunan infrastruktur kerja sama pemerintah-swasta.
Farah menambahkan, selain penyederhanaan aturan, pemerintah juga memberikan fasilitas lain untuk investor. Bentuknya keringanan pajak, tax holiday maupun tax allowance dan fasilitas bea masuk importasi dalam rangka penanaman modal.
"Menciptakan inisiatif baru seperti fasilitas perpajakan untuk mendorong sektor angkutan, trade financing, financial inclusion, inland FYA, logistic centre, sehingga industri nasional mampu bertahan di pasar domestik dan berekspansi ke pasar ekspor," tutup Farah.
(mdk/noe)