Curhatan Bos Bappenas soal infrastruktur RI tertinggal sejak krisis 98
Kontribusi infrastruktur terhadap produk domestik bruto (PDB) masih kecil. Terlebih sejak krisis ekonomi di tahun 1998 yang membuat kontribusi infrastruktur terhadap PDB baru mencapai 38 persen hingga saat ini.
Pemerintah masih terus melakukan pembangunan infrastruktur guna meningkatkan perekonomian Indonesia. Tak hanya itu, pembangunan yang secara masif ini untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dengan negara-negara lain.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan kontribusi infrastruktur terhadap produk domestik bruto (PDB) masih kecil. Terlebih sejak krisis ekonomi di tahun 1998 yang membuat kontribusi infrastruktur terhadap PDB baru mencapai 38 persen hingga saat ini.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Mengapa pembangunan IKN penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia? “Ibu Kota Nusantara diharapkan menjadi penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, mendukung transformasi ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045,” jelas Teni dalam sebuah sosialisasi.
-
Bagaimana Indonesia berencana untuk berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Bangladesh? Dalam bidang energi dan infrastruktur, disampaikan pula terkait kesiapan Indonesia dalam berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Bangladesh melalui konsorsium proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG).
-
Bagaimana strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi? Oleh karena itu, pendekatan pembangunan perlu diubah dari reformatif menjadi transformatif yang setidaknya mencakup pembangunan infrastruktur baik soft maupun hard, sumber daya manusia, riset, inovasi, reformasi regulasi, tata kelola data dan pengamanannya serta peningkatan investasi dan sumber pembiayaan.
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Apa yang dilakukan Bappenas untuk membantu dalam alokasi pembiayaan? Ini meliputi lokasi pembiayaan berdasarkan prioritas nasional pada sektor dan proyek strategis nasional yang berkelanjutan, pengembangan model investasi publik dan portofolio pembiayaan pembangunan, dan pelaksanaan kajian terkait koordinasi kelembagaan yang terlibat berikut sumber daya manusia dan pembiayaannya.
Angka ini masih jauh tertinggal dari negara-negara maju seperti Jepang mencapai di atas 100 persen atau lebih besar daripada PDB. Sementara China sudah hampir 80 persen dan Amerika Serikat sekitar 75-76 persen.
"Indonesia di tahun 2012 dan mungkin tidak jauh beda di pada hari ini kondisinya masih 32 persen di bawah standar global," kata Bambang dalam acara Proyek Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) Day 2018, di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Kamis (18/1).
Dia menjelaskan, infrastruktur di Indonesia pernah mengalami masa kejayaan di zaman orde baru sebelum krisis 1998, dengan kontribusi infrastruktur terhadap PDB mencapai 49 persen atau hampir separuh dari PDB negara.
"Tapi gara-gara krisis 1998 collapse semua, sebagian collapse betulan karena keuangannya collapse dengan krisis, sebagian lagi menjadi one prestasi karena penunjukan pemegang konsesi berbau KKN," ujarnya.
Apabila pertumbuhan infrastruktur tidak bisa mengikuti pertumbuhan PDB, hal tersebut akan menghambat pertumbuhan roda ekonomi. Jika tidak dikelola dengan baik, infrastruktur bukan menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi namun akan berbalik menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi.
"Yang kita khawatir nanti, pertumbuhan di Indonesia tidak akan sustainable dan tidak akan lebih cepat kalau infrastruktur tidak dibenahi," jelas Bambang.
Sayangnya, APBN tidak cukup untuk membiayai seluruh pembangunan infrastruktur. Pemerintah harus memutar otak mencari dana untuk proyek pembangunan infrastruktur salah satunya dengan cara menggaet swasta melalui program PINA.
Kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur dari 2015-2019 menjadi Rp 4,769 triliun. APBN maupun APBD hanya mampu membiayai 41,3 persen (Rp 1.951,3 triliun), BUMN 22,2 persen (Rp 2.817,7 triliun) dan sisanya 36,5 persen (Rp 1.751,5 triliun) adalah partisipasi swasta.
"Tapi jangan lupa bahwa uang modal tentunya dibutuhkan tapi tidak serta merta bisa langsung mendorong langsung kemajuan perekonomian. Dia hanya bisa dioptimalkan kalau ada environment yang mendukung. Dan salah satu environment yang mendukung mengalirnya uang atau modal ke suatu negara dan kemudian memberikan dampak kepada perekonomian adalah melalui Infrastruktur," tandasnya.
Baca juga:
Incar dana Rp 930 M, BIJB akan lepas 38 persen saham Bandara Kertajati
Jalur kereta ganda Medan-Kualanamu ditargetkan rampung November 2018
Atasi kemacetan, Bappenas dorong akses kereta api diperbanyak
Tinjau program padat karya, Presiden Jokowi harap daya beli rakyat membaik
Menhub Budi tawarkan Arab Saudi investasi bangun LRT BSD-Bandara Soekarno-Hatta