Daerah yang Berhasil Tekan Inflasi Bakal Diberi Hadiah Rp10 Miliar
Sri Mulyani menyebut, pemerintah pusat merujuk dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melihat kemampuan daerah menstabilkan harga-harga. Jika inflasinya lebih rendah dari level nasional, akan diberikan insentif.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah daerah yang bisa menangani inflasi di daerahnya akan diberikan insentif. Tambahan penghasilan itu akan diberikan melalui dana insentif daerah.
"Ada insentif. Kita menggunakan dana insentif daerah di mana kita menggunakan insentif untuk daerah yang bisa menangani inflasinya," kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/9).
-
Apa itu inflasi? Sekadar informasi, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa, yang berdampak pada biaya hidup.
-
Kapan inflasi terjadi? Inflasi terjadi ketika harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan yang terus-menerus dalam suatu periode waktu tertentu hingga mengurangi daya beli uang.
-
Apa yang dirayakan Inul Daratista? Inul menggelar sebuah perayaan besar-besaran di kampung halamannya, Gempol - Pasuruan - Jawa Timur.
-
Siapa Indi Nuraidah? Indi sering membagikan foto-foto kebersamaannya dengan Lesti, termasuk pada momen Lebaran tahun ini. Ingin tahu lebih banyak tentang Indi Nuraidah, bibi Lesti Kejora? Yuk, simak informasi selengkapnya berikut ini.
-
Apa saja penyebab utama inflasi? Salah satu penyebab utama inflasi adalah ketika permintaan barang dan jasa melebihi penawarannya. Jika banyak orang berusaha membeli produk atau menggunakan jasa yang terbatas, hal ini dapat menyebabkan kenaikan harga.
-
Siapa Ipda Febryanti Mulyadi? Nama Ipda Febryanti Mulyadi sedang menjadi sorotan publik, setelah kehadirannya viral lewat sejumlah video di TikTok yang tayang ribuan kali. Wanita berhijab ini, salah satu polwan termuda lulusan Akademi Kepolisian (Akpol), telah menorehkan prestasi gemilang sebagai Kepala Unit Kejahatan & Tindak Kekerasan (Kanit Jatanras) di Polres Klaten.
Sri Mulyani menyebut, pemerintah pusat merujuk dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melihat kemampuan daerah menstabilkan harga-harga. Jika inflasinya lebih rendah dari level nasional, akan diberikan insentif.
"Nanti kita berdasarkan data dari BPS dan kemampuan untuk menstabilkan harga, kita akan sort dari seluruh daerah kan BPS setiap bulan mengeluarkan inflasi di daerah masing-masing," kata Sri.
"Kita akan berikan insentif untuk pemda yang bisa mengendalikan atau yang inflasinya lebih rendah dari level nasional. Itu nanti akan diberikan insentif melalui dana insentif daerah, selama ini kita sudah berikan," sambungnya.
Bagi pemda yang berhasil mengendalikan inflasi, diberikan insentif sebesar Rp10 miliar. Pemerintah pusat akan melihat 10 peringkat provinsi, kabupaten, kota yang inflasinya rendah.
"Kita mungkin akan melihat kemungkinan memberikan sekitar Rp10 miliar bagi masing-masing daerah yang mampu bisa menurunkan top 10 paling rendah, top 10 di provinsi kabupaten dan kota," pungkasnya.
Jokowi Sentil Kepala Daerah
Presiden Joko Widodo menyentil lima Kabupaten/Kota dengan tingkat inflasi tertinggi. Kepala daerah pada lima wilayah tersebut dituntut segera melakukan intervensi agar inflasi dapat terkendali.
Di antaranya Kota Luwuk, Sulawesi Tengah 7,8 persen; Kota Jambi, Jambi 7,7 persen; Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan 7,6 persen; Kota Sampit, Kalimantan Tengah 7,5 persen; dan Kota Tanjung Selor, Kalimantan Utara 7,4 persen.
"Ini kabupaten dan kota yang inflasinya tertinggi, tolong dilihat dan agar segera dilakukan intervensi di lapangan," perintah Jokowi saat memberikan arahan mengenai pengendalian inflasi dengan seluruh kepala daerah di Istana Negara, Senin (12/9).
Jokowi juga menyentil 5 provinsi dari 10 provinsi dengan tingkat inflasi tinggi yaitu; Jambi, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Aceh, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Maluku, Papua, Bali, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Lampung, Bengkulu, Yogyakarta, Kalimantan Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Jambi, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur.
Jokowi memerintahkan provinsi tersebut segera mendata pasokan apa saja yang mengalami kenaikan harga, serta mendata asal barang tersebut. "Harus ada datanya dan kalau masih ada yang belum tahu mengenai ini agar minta informasi ke menteri perdagangan," tegasnya.
Dia juga sempat menyinggung sensitivitas para kepala daerah atas kondisi saat ini. "Kalau sebuah daerah terjadi kenaikan harga barang dan jasa dan kepala daerahnya diam saja artinya dia tidak ngerti inflasi. Hati-hati dengan kata ini, inflasi," ucap Jokowi.
(mdk/idr)