Dampak Covid-19, Daya Beli Masyarakat Hilang Hingga Rp362 Triliun
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyebut, daya beli masyarakat hilang sebesar Rp362 triliun akibat adanya pandemi Covid-19. Menurutnya kondisi itu memberikan efek kejut luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi secara nasional.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyebut, daya beli masyarakat hilang sebesar Rp362 triliun akibat adanya pandemi Covid-19. Menurutnya kondisi itu memberikan efek kejut luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi secara nasional.
Menurutnya, penurunan daya beli sudah terlihat sejak wabah atau virus ini masuk di Indonesia atau pada Maret 2020. Kebijakan ini membuat daya beli masyarakat turun sehingga perekonomian di kuartal I-2020 hanya mencapai 2,97 persen.
-
Kapan peningkatan kasus Covid-19 terjadi di Jakarta? Adapun kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
-
Apa yang menjadi tanda awal mula pandemi Covid-19 di Indonesia? Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama virus Covid-19, menandai awal dari pandemi yang memengaruhi seluruh masyarakat.
-
Siapa yang dilibatkan dalam penanganan pandemi Covid-19 dalam disertasi Kombes Pol Dr. Yade Setiawan Ujung? Analisis ini menawarkan wawasan berharga tentang pentingnya kerjasama antar-sektor dan koordinasi yang efektif antara lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam menghadapi krisis kesehatan.
-
Siapa yang memimpin aksi demo petani Kendeng saat pandemi COVID-19? Aksi demo petani Kendeng kembali dilakukan saat pandemi COVID-19. Kala itu mereka menolak aktivitas penambangan yang dianggap berpotensi merusak lingkungan.
-
Bagaimana Pilkada 2020 diselenggarakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
-
Apa saja yang dipilih rakyat Indonesia pada Pilkada 2020? Pada Pilkada ini, rakyat Indonesia memilih:Gubernur di 9 provinsiBupati di 224 kabupatenWali kota di 37 kota
"Jadi bahwa pandemi ini akibatkan dari tanggal 30 Maret - 6 Juni, kurang lebih 10 minggu hitungan kami hilang jam kerja luar biasa, ini juga menghilangkan daya beli Rp362 triliun," ujarnya di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (22/6).
Suharso mengatakan hilangnya daya beli ini juga terjadi akibat tidak adanya perputaran ekonomi antara penjual dan pembeli di lapangan. Kondisi tersebut juga berakibat fatal terhadap penghasilan sektor UMKM yang turun secara drastis selama pandemi.
Tak hanya itu pembatasan sosial juga mengakibatkan tingkat produksi pabrik-pabrik industri manufaktur turun drastis. Di mana saat ini, tercatat tingkat utilisasi manufaktur hanya tinggal 30 persen. Kondisi itu, membuat pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung terutama daya beli masyarakat, agar UMKm dan sektor manufaktur bisa kembali berjalan.
"Kita tentu enggak akan biarkan kontraksi ini sepanjang tahun, makanya banyak hal yang kita lakukan. Pemerintah melalui Sosial Safety Net (SSN) berikan bantuan agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan kontraksi ekonomi di triwulan II bisa dijaga. Ini adalah pekerjaan rumah kita dalam rangka pemulihan ekonomi tahun 2021," jelasnya.
Konsumsi 0 Persen di Kuartal-II
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksi konsumsi rumah tangga pada kuartal II tahun ini turun sangat drastis yaitu 0 persen. Sebelumnya, pemerintah menargetkan konsumsi rumah tangga ada pada level 3 persen.
"Kami perkirakan kuartal-II konsumsi rumah tangga yang tadinya masih bisa tumbuh 3 persen akan mengalami pelemahan lebih lanjut di 0 persen," jelasnya.
Pelemahan konsumsi tersebut akan berdampak pada inflasi yang lebih rendah. Meski demikian, inflasi yang rendah ini akan menjadi kabar baik bagi Bank Indonesia untuk melakukan sejumlah kebijakan.
"Tingkat inflasi kita mengalami penurunan. Dengan hal ini Bank Indonesia sedikit merasa lebih nyaman bahwa inflasi kita turun. Tetapi ini disebabkan karena daya beli masyarakat terutama konsumsi rumah tangga yang mengalami pelemahan cukup drastis," jelasnya.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, karena inflasi bukan merupakan ancaman ekonomi saat ini, pemerintah berharap bank sentral dapat membuat kebijakan yang lebih akomodatif.
(mdk/azz)