Dampak Pelemahan KPK Terhadap Sektor Ekonomi versi Faisal Basri
Ekonom Senior, Faisal Basri mengungkapkan, dampak negatifnya terhadap perekonomian Indonesia jika KPK menjadi lemah, salah satunya dalam hal anggaran negara (APBN).
Revisi UU (RUU) KPK yang telah disahkan DPR dianggap dapat melemahkan lembaga antirasuah tersebut. Jika KPK dilemahkan, maka dapat berpengaruh terhadap perekonomian RI.
Ekonom Senior, Faisal Basri mengungkapkan, dampak negatifnya terhadap perekonomian Indonesia jika KPK menjadi lemah, salah satunya dalam hal anggaran negara (APBN).
-
Kapan Faisal Basri meninggal? Namun takdir berkata lain, Ramdan mengaku kalau sekira pukul 04.30 WIB atau waktu Subuh tadi, Faisal telah menghembuskan nafas terakhirnya, setelah melalui masa kritis pada dua hari lalu.
-
Apa yang menurut Faisal Basri menjadi tugas berat seorang Menteri Keuangan? Faisal Basri menyampaikan tugas berat seorang Menkeu adalah mengelola pendapatan, mengelola pengeluaran, menyeleksi alokasi anggaran. Hingga akhirnya memastikan anggaran negara digunakan sesuai dengan tujuannya.
-
Siapa yang diprediksi oleh Faisal Basri cocok menjadi Menteri Keuangan di pemerintahan Prabowo-Gibran? Sosok Ideal Menteri Keuangan Pemerintahan Prabowo-Gibran Pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Dalam kurun waktu 3 Prabowo-Gibran akan menyusun ulang jajaran menteri di kabinet kerja. Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri mengungkap sosol ideal yang cocok menjadi Menteri Keuangan di pemerintahan selanjutnya.
-
Di mana Faisal Basri dimakamkan? Sebagai informasi, nantinya pemakaman almarhum Faisal Basri akan dilakukan sekitar Ba’da Ashar dari Masjid Az Zahra, Gudang Peluru, Tebet, Jakarta Selatan.
-
Apa yang dikhawatirkan Faisal Basri mengenai family office? Alih-alih menguntungkan negara, Faisal justru mengkhawatirkan rencana tersebut akan menjadi tempat pencucian uang, seperti yang terjadi di Singapura.
-
Kapan Faisal Basri memberikan tanggapannya tentang "family office"? Ekonom Senior Internasional, Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri menanggapi rencana pemerintah yang ingin membentuk skema investasi keluarga atau dikenal dengan istilah 'family office'.
"Di Indonesia ini telah dijarah selama korupsi. Jadi seperti kanker yang menjarah seluruh tubuh. Dana APBN diselewengkan mulai dari proses di tingkat perencanaan, legislasi dan gitu-gitu, ya," kata dia dalam diskusi bertajuk Politik Ekonomi Korupsi di kantor Indef, Jakarta, Senin (30/9).
Bahkan, dampaknya bisa merembet ke BUMN, di mana perusahaan milik negara akan dijarah, dikerdilkan, dan diisi oleh pejabat tinggi yang tidak kompeten karena BUMN adalah sarang uang yang berlimpah. Kebijakan negara yang dibuat mungkin tidak akan lagi memprioritaskan kepentingan publik.
Dia melanjutkan, korupsi membuat alokasi sumber daya jauh dari kepentingan publik, kepentingan bersama, dan kepentingan rakyat. Kekayaan sumber daya ekonomi termasuk sumber daya alam tidak akan mampu mensejahterakan rakyat bahkan sebaliknya malah memarginalkan rakyat.
"Penguasaan sumber daya ekonomi ada di tangan segelintir orang yang selalu berusaha melanggengkan kendali mereka dengan mencari perlindungan atau dukungan politik," katanya.
Dampak lemahnya KPK membuat pembangunan tidak berkelanjutan atau rapuh. Itu karena praktik korupsi tidak akan membuat pembangunan menjadi sehat, berkualitas dan berkelanjutan.
Karena itu, menurutnya, RPJMN yang telah diukur sedemikian rupa tidak menjadi perhatian bagi koruptor. Yang mereka inginkan adalah merebut semua sumber daya secepat mungkin dan sebanyak mungkin untuk memperkuat cengkeraman politik mereka.
Penerimaan Pajak
Faisal juga menilai, saat ini penerimaan pajak jalan bukan karena potensi pajak Indonesia yang rendah, tetapi karena penggelapan pajak masih merajalela, koruptor mengamankan uang mereka di luar negeri.
"Membuat kita semakin kekurangan darah segar untuk mendorong pembangunan. Sudah koruptor ini harus digantung di Monas karena dia telah mencuri barang curian yang dia bawa ke luar negeri. Dosa berlipat ganda, di bagian dasar kerak neraka itu," katanya.
Tidak berhenti sampai di situ, dampak rapuh KPK akan membuat investasi cukup banyak tetapi hasilnya tidak akan signifikan untuk pertumbuhan ekonomi yang saat ini hanya sekitar 5 persen.
Sementara itu, pemerintah, bisnis, dan sektor keuangan khususnya untuk menggerakkan perekonomian tidak begitu baik. Terpaksa untuk memacu pertumbuhan, tidak ada pilihan lain selain berutang atau mengandalkan dana asing.
"Sementara itu kemampuan negara untuk menghasilkan devisa tidak meningkat, karena terus turun sehingga kita rentan terhadap guncangan eksternal. Jadi kalau kita bisa meyakinkan Pak Jokowi seperti ini, dia akan segera membuat Perppu," tutupnya.
Jangan Lewatkan:
Ikuti Polling Perlukah Presiden Jokowi Keluarkan Perppu KPK? Klik di Sini!
(mdk/idr)