'Dana Ketahanan Energi lebih tepat dibebankan ke KKKS bukan rakyat'
Pungutan yang diambil KKKS juga bisa dijadikan dana stabilisasi.
Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara mengatakan pemerintah harusnya tak menerapkan Dana Ketahanan Energi (DKE) yang dibebankan ke masyarakat pada 5 Januari 2015. Dia menilai pungutan tersebut lebih tepat dibebankan kepada perusahaan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang dinamakan petroleum fund.
"Mungkin harus dijelaskan dulu prospek DKE itu kalau ingin dirujuk apa yang berlaku secara umum di dunia. Kalau di luar negeri itu diterapkan petroleum fund. Setelah itu dibedakan ada yang dana stabilisasi dan dana tabungan," ujar dia saat dihubungi merdeka.com di Jakarta, Sabtu (2/1).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Mengapa Pertamina mengkaji peningkatan kadar oktan BBM Subsidi? “Kalau misalnya dengan harga yang sama, tapi masyarakat mendapatkan yang lebih baik, dengan octan number lebih baik." Nicke menegaskan, Program Langit Biru Tahap 2 ini merupakan kajian internal di Pertamina dan untuk implementasinya nantinya akan diusulkan kepada pemerintah, dan nantinya akan jadi kewenangan pemerintah untuk memutuskan.
-
Kapan Pertamina Patra Niaga menjalankan program Subsidi Tepat untuk JBT Solar? Subsidi Tepat JBT Solar sudah diuji coba sejak tahun 2022 dan berjalan secara nasional di 514 Kota dan Kabupaten untuk penggunaan QR Code pada Bulan Juli 2023 lalu. Sepanjang tahun 2023, hampir 14 juta KL transaksi Solar sudah tercatat secara digital.
-
Di mana program 'Desa Energi Berdikari' Pertamina diresmikan? Program Desa Energi Berdikari Kalijaran yang berbasis pada pengelolaan integrated farming berbasis Energi Baru dan Terbarukan di area persawahan Desa Kalijaran, Kecamatan Maos, Cilacap diresmikan langsung oleh Direktur Utama KPI, Taufik Aditiyawarman, didampingi VP CSR & SMEPP Management Pertamina, Fajriyah Usman, bersama Kepala Dinas Pertanian Cilacap, Susilan didampingi subholding Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) pada Kamis (2/11/2023).
-
Bagaimana Pertamina Patra Niaga meningkatkan ketahanan energi di Indonesia Timur? Beroperasinya tanki BBM dan LPG ini juga dapat menjaga ketahanan energi di daerah tersebut. Tanki LPG Wayame dan Jayapura misalkan, kedua tanki LPG ini meningkatkan ketahanan energi LPG sekitar 8-13 hari.
-
Apa peran utama Pertamina dalam membangun ketahanan energi di Indonesia? Pertamina berperan dalam menjaga ketahanan energi nasional sekaligus menjadi pemimpin dalam transisi energi, guna mendukung pencapaian target net zero emission (NZE) Indonesia.
Marwan menegaskan tak tepat apabila dana pungutan dibebankan ke masyarakat. Selain itu, penerapan dana stabilisasi tak memerlukan payung hukum kebijakan ini mudah dijalankan.
"Jadi kalau pemerintah ingin menerapkan dua pola ini yang mendesak sebetulnya sekarang tanpa didukung aturan pemerintah pun bisa menerapkan dana stabilisasi. Dana ini diambil dari selisih harga minyak dunia dan harga BBM yang di masyarakat. Jadi saat harga minyak dunia naik, harga BBM tidak perlu naik," kata dia.
Untuk itu, Marwan meminta agar pemerintah tidak meminta DKE tetapi menerapkan dana stabilisasi. Dana ini, nantinya tidak hanya untuk membangun Energi Baru Terbarukan (EBT) dan pembangunan infrastruktur lainnya.
"Mengambil pungutan harus diganti jadi komponen dana stabilisasi. Lalu, dana ini dikembalikan ke masyarakat lagi bukan untuk membangun EBT," tegas dia.
Marwan menambahkan pemerintah harus merubah Peraturan Presiden (PP) nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran. Alasannya, nantinya dana ini bisa disimpan oleh lembaga yang akuntable dan bisa dilaporkan kepada masyarakat.
"Untuk harga BBM saya usulkan pemerintah membuat Perpres mengganti Perpres 191 dimana didalamnya ditambahkan satu komponen tentang stabilisasi. Dana ini bisa disimpan oleh ESDM yang penting akuntable dan transparan, setiap 2 minggu dilaporkan ke masyarakat," pungkas dia.
Baca juga:
DPR minta pungutan BBM ditunda hingga 4 bulan
DPR sebut pungutan BBM masyarakat bisa masuk ke PNBP
Tak ada payung hukum, pungutan BBM bisa disebut pungli
Pungutan BBM tak pas untuk negara yang banyak koruptor
4 Kebijakan 'nyeleneh' Jokowi di sektor ekonomi sepanjang 2015