Darmin akui banyak oknum birokrat nakal merusak institusi
Teken piagam pencanangan bebas dari korupsi.
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengakui reformasi birokrasi masih memiliki banyak kendala. Masih banyak birokrat nakal merusak citra institusi.
"Harus diakui saat ini masih terdapat berbagai hambatan dalam merealisasikan keinginan masyarakat akan perubahan aparatur sipil negara yang lebih baik. Mengingat masih ada oknum-oknum yang melakukan tindakan tidak terpuji sehingga sedikit banyak mempengaruhi wibawa dan citra lembaga negara," katanya, Jakarta, Selasa (5/4).
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus korupsi impor emas? Di samping melakukan penggeledahan kantor pihak Bea Cukai, tim juga masih secara pararel melakukan penyidikan perkara serupa di PT Aneka Tambang (Antam).
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Dimana penghitungan kerugian negara akan dipertimbangkan dalam kasus korupsi? “Tambang ilegal misalnya, selain kerugian negara secara materil, juga ada hutan yang dibabat habis di sana. Ada tanah negara yang rusak di sana. Ada masyarakat yang tercemar polusi dan terganggu kesehatannya di sana." "Nanti kan ini akan jadi bahan pertimbangan di pengadilan. Agar ke depan nggak ada yang main-main lagi sama negara, nggak ada yang anggap perkara korupsi itu hal yang sederhana. Karena dampak yang ditinggalkan itu berkepanjangan,” tambah Sahroni.
-
Kasus korupsi apa saja yang menjerat Menteri Jokowi? Mantan Menpora Imam Nahrawi Terbukti menerima suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran (TA) 2018 Mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham terjerat kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1. Ia pun divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor Jakarta. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo Edhy terjerat kasus korupsi ekspor benih lobster atau benur Mahkamah Agung (MA) menyunat vonis mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. KPK menetapkan Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bansos Covid-19. Divonis penjara 12 tahun dan denda Rp 500 juta Terbaru ada Johnny G Plate ditetapkan tersangka dugaan korupsi pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemenkominfo Tahun 2020-2022.
-
Siapa yang diduga terlibat dalam kasus korupsi? Sorotan kini tertuju pada Sirajuddin Machmud, suami dari Zaskia Gotik, yang diduga terlibat dalam kasus korupsi.
-
Kenapa penghitungan kerugian ekonomi negara jadi penting dalam kasus korupsi? “Komisi III sangat mengapresiasi metode penghitungan kerugian seperti yang dilakukan Kejagung. Memang harus begini sebetulnya, karena korupsi itu tindakan yang menimbulkan kerugian berantai. Nah jadi lembaga penegak hukum lainnya bisa juga menerapkan cara yang seperti ini, biar makin kapok dan takut semua pelaku korupsi. Pengembalian kerugian negaranya pun juga jadi bisa lebih maksimal,” ujar Sahroni, Kamis (18/4).
Untuk itu, dia meneken piagam pencanangan bebas dari korupsi. Ada tiga kedeputian di Kementerian Koordinator Perekonomian ditetapkan sebagai wilayah bebas dari korupsi.
Yakni Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, terutama unit membidangi Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kemudian, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolan Energi Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Hidup, terutama unit kerja membidangi inisiatif transparansi industri ekstraktif.
Lalu, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastrutur dan Pengembangan Wilayah pada unit kerja bidang komite percepatan penyediaan infrastruktur prioritas.
"Hendaknya seluruh pejabat dan pegawai Kemenko Bidang Perekonomian menjadi terpacu untuk terus meningkatkan konerja dan kompetensinya. Sehingga seluruhnya terbebas dari praktek perbuatan tercela yang menciderai amanah rakyat."
Baca juga:
Menko Darmin dikunjungi menteri pangan dan pertanian Jerman
KPK bakal layangkan pencekalan ke imigrasi, siapa targetnya?
KPK sebut anggota dewan & penegak hukum paling banyak korupsi
Kebijakan pejabat negara tak berdaya dikangkangi duit korporasi
Penangkapan Sanusi wujud banyaknya praktik mafia pengembang properti