Darmin nilai peningkatan kompetensi pekerja RI lambat
"Sekarang masih ada tumpang tindih dan tidak sinkron antar lembaga dan institusi yang sudah ada."
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengakui ketidaksinkronan antarlembaga pemerintah menghambat peningkatan kompetensi pekerja Indonesia.
Hal tersebut diungkapkannya usai menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja antara Kementerian Tenaga Kerja dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Jakarta, Selasa (26/4).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Bagaimana Kemendag memastikan kelancaran kegiatan ekonomi? Pemerintah selalu memastikan keberadaan sarana, prasarana, dan utilitas perdagangan yang baik bagi seluruh pihak terkait. Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir. Dengan begitu, diharapkan kegiatan ekonomi akan terus berjalan tanpa hambatan yang berarti," terang Wamendag Jerry.
-
Kenapa kerja sama antara Kemnaker dan Kadin dianggap penting? MoU tentang dua hal ini sangat penting mengingat Kemnaker dan Kadin memiliki ranah tugas yang hampir sama, yakni menciptakan ekosistem ketenagakerjaan dengan sebaik-baiknya.
-
Apa yang diukur oleh Indeks Bisnis UMKM? Indeks Bisnis UMKM merupakan indikator yang mengukur aktivitas UMKM di Indonesia yang dilakukan setiap kuartal oleh BRI Research Institute.
-
Bagaimana kondisi ekonomi Indonesia di era Soekarno? Dalam buku berjudul 'Jakarta 1950-1970', seorang dokter bernama Firman Lubis mengutarakan kondisi ekonomi Indonesia saat itu amat kacau. "Inflasi melangit dan menyebabkan nilai rupiah merosot tajam dalam waktu yang relatif singkat. Sebagai gambaran, ongkos naik bus umum yang pada tahun 1962 masih Rp1 berubah menjadi Rp1000 pada tahun 65,"
"Sekarang masih ada tumpang tindih dan tidak sinkron antar lembaga dan institusi yang sudah ada."
Atas dasar itu, Darmin mendukung kerja sama yang dilakukan antara Kementerian Tenaga Kerja dan kadin. Menurutnya, kerja sama itu bisa memercepat pembentukan standar kompetensi pekerja.
"Kami punya Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), tapi tidak punya mekanisme yang memadukan semua pihak untuk bekerja sama agar standar kompetensi bisa dibangkitkan," kata Darmin.
Dia menambahkan, peningkatan kompetensi tidak bisa mengandalkan pendidikan formal semata. Itu perlu dukungan dari lembaga dan institusi yang mengurusi sertifikasi profesi.
"Setiap negara tidak bisa mengandalkan pendidikan formal saja. Diperlukan kompetensi tertentu untuk mendukung tenaga kerja," katanya.
"Anak saya di Information Technology, dia juga punya sertifikat yang dikeluarkan Inggris dan Amerika. Sehingga dia punya opsi mencari pekerjaan."
Baca juga:
Darmin minta asosiasi tingkatkan standar kompetensi pekerja RI
Menteri Hanif harap 200 ribu pekerja magang di Kadin saban tahun
Hadapi pasar bebas, Kadin siap bantu pemerintah latih tenaga kerja
Triwulan I 2016, investasi di Jawa makin sedikit serap tenaga kerja
Pemerintah anggarkan KUR Rp 4 T untuk para TKI