Kisah Para Perempuan Tangguh Jadi Operator Tambang

Mereka ditempatkan di berbagai posisi mulai dari pekerja operasional hingga level manajemen.

Di lapangan, sebanyak 167 operator armada tambang merupakan pekerja perempuan, termasuk Widya Rahmah yang saat ini menjadi pejabat sementara Supervisor Man Power.

Perempuan yang sudah bekerja 14 tahun di KPC bertugas mengoperasikan dump truck di Pit Bintang, Sangatta, Kalimantan Timur.

Menjadi satu-satunya operator perempuan pada angkatannya yang berjumlah 20 orang,

Widya tidak mengalami kesulitan yang berarti karena perusahaan menyediakan berbagai macam pelatihan secara berkala, mulai dari training alat, lapangan, safety, dan lain-lain.

Sementara itu, mewakili sosok perempuan muda pekerja tambang, ada Zafira Nuraini, lulusan S1 Teknik Pertambangan ITB yang bertugas sebagai Short Term Mine Plan Engineer di wilayah operasional yang sama, yakni Pit Bintang.

“Kami bekerja di kedalaman hingga 235 meter di bawah tanah, sehingga termasuk tambang batubara terdalam di dunia untuk saat ini. Itu jadi tantangan tersendiri,” tambah Zafira.

Menurutnya, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam tugas engineer laki-laki dan perempuan di lapangan, begitu pula kesempatan dan peluang yang diberikan perusahaan selama bekerja.

Sebagai informasi, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menjadi salah satu poin utama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs) yang digaungkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta menjadi acuan penting dalam menciptakan dunia usaha yang berbasis pada inklusivitas, termasuk kesetaraan gender.

Sejalan dengan acuan tersebut, kebijakan sumber daya manusia yang memastikan rekrutmen dan jenjang karir karyawan didasarkan pada kualifikasi dan kompetensi, melainkan bukan pada jenis kelamin, merupakan salah satu langkah nyata yang diterapkan BUMI.

"Ini membuktikan bahwa BUMI dan unit usahanya telah merealisasikan kebijakan penghormatan HAM BUMI versi 1.0 untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan yang selama ini dinilai rentan pelanggaran hak asasi manusia,” tegas Presiden Direktur BUMI, Adika Nuraga Bakrie.