Daya Saing UMKM Jadi Prioritas Pokok-Pokok Haluan Negara
Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Darmadi Durianto mengatakan, pembuatan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) bisa mengangkat penyetaraan ekonomi, khususnya bagi para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) agar bisa bersaing dengan perusahaan besar.
Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Darmadi Durianto mengatakan, pembuatan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) bisa mengangkat penyetaraan ekonomi, khususnya bagi para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) agar bisa bersaing dengan perusahaan besar.
Menurut dia, praktik-praktik persaingan usaha tak sehat saat ini banyak bermunculan, dan sangat-sangat patut diwaspadai. Oleh karenanya, DPR akan terus berupaya untuk memberikan perlindungan dan prioritas kepada UMKM.
-
Apa yang diukur oleh Indeks Bisnis UMKM? Indeks Bisnis UMKM merupakan indikator yang mengukur aktivitas UMKM di Indonesia yang dilakukan setiap kuartal oleh BRI Research Institute.
-
Bagaimana cara Kepala LKPP mendorong UMKK untuk berkontribusi dalam ekonomi Indonesia? Salah satunya dengan memasukan produknya di Katalog Elektronik. Sebagai marketplace terbesar yag dimiliki pemerintah, dengan memasukan produk dalam Katalog Elektronik, maka produk UMKK tersebut akan dilihat oleh 83 Kementerian/Lembaga dan lebih dari 500 Pemerintah Daerah.
-
Apa yang ditawarkan oleh DPLK BRI kepada UMKM? DPLK BRI Ajak UMKM Persiapkan Dana Pensiun BRI dengan menyelenggarakan kelas edukasi “UMKM Pun Bisa Punya Pensiun” dalam pojok investasi di acara Pesta Rakyat Simpedes (PRS) BRI di Pandaan, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas riset Indeks Bisnis UMKM? Melalui BRI Research Institute, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mempublikasikan Indeks Bisnis UMKM Q3-2023 dan Ekspektasi Q4-2023.
-
Apa yang dimaksud dengan UMKM? Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor penting yang turut mendukung perekonomian suatu negara.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
"Pemain-pemain besar baik dalam negeri maupun luar negeri ini sampai sangat meresahkan praktik-praktiknya terhadap UMKM. Tidak mungkin UMKM bisa bertumbuh, bisa besar, bisa keikut naik kalau sifat dari pemain-pemain besar dan asing itu membunuh perekonomian UMKM," kata Darmadi dalam Webinar bersama KPPU, Jumat (19/11).
Mengutip UU 5/1999, Darmadi menyebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) punya tugas jelas untuk jadi wasit dalam persaingan usaha yang sehat dan mencegah terjadinya praktik monopoli. Sehingga UMKM punya posisi yang lebih kuat dalam persaingan pasar.
"Dalam praktiknya jelas, kita berharap KPPU akan jadi wasit yang netral," pungkas dia.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
UMKM Kini Bisa Ajukan Kredit Mikro ke Bank DKI Secara Online
Ada PPKM Level 3, Pemerintah Diminta Tidak Galak ke UMKM
Cara Mudah Cek Penerima Program BPUM
Meriahkan Pembukaan Kembali Kesawan City Walk, Pemkot Medan Gelar Pekan Kuliner UMKM
Punya Niat Mulia, Begini Cerita Pria di Garut Angkat Gula Aren hingga Pasar Global
Transformasi Digital Mampu Dorong Peningkatan Pendapatan UMKM