Defisit anggaran melebar, pemerintah membuka opsi tambah utang
Defisit diperkirakan melebar dari 2,15 persen menjadi 2,5 persen PDB.
Pemerintah membuka kemungkinan untuk menambah utang. Ini untuk menambal defisit anggaran yang diperkirakan melebar dari 2,15 persen menjadi 2,5 persen atau setara dengan Rp 40 triliun dariProduk Domestik Bruto (PDB)
"Di lain pihak karena ada pelemahan ekonomi ini tentu penerimaan negara tak setinggi apa yang kami harapkan. Karena itu selisihnya itu haruslah menambah dengan utang," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Kamis (7/4).
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai harga alutsista bekas yang dibeli pemerintah? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
-
Apa yang dikritik oleh Jusuf Kalla terkait hukuman pidana dalam kesalahan strategi bisnis? Pasalnya, ada berbagai faktor yang menentukan kerugian dalam korporasi, bukan hanya semata-mata kesalahan strategi. "Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas," kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Apa program Jenderal Muhammad Jusuf saat menjadi Panglima ABRI? Selama menjabat sebagai Panglima, ia membuat program ABRI Masuk Desa yaitu para prajurit dikirim ke pelosok desa untuk membantu proses pembangunan infrastruktur.
-
Siapa yang Jusuf Kalla kritik terkait hukuman pidana dalam kesalahan strategi bisnis? Pasalnya, ada berbagai faktor yang menentukan kerugian dalam korporasi, bukan hanya semata-mata kesalahan strategi. "Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas," kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
-
Kapan Jenderal Muhammad Jusuf menjabat sebagai Panglima ABRI? Kemudian, ia ditunjuk menjadi Panglima ABRI ke-7.
Pemerintah sudah merampungkan draf APBN perubahan 2016 dan akan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 17 Mei mendatang. Pembahasannya diharapkan selesai dalam kurun 30 hari.
Di draf tersebut pertumbuhan ekonomi masih dipatok 5,3 persen.
"Otomatis saja kalau untuk pertahankan pertumbuhan itu dibutuhkan investasi pemerintah dan swasta," kata JK.
Kemudian, target inflasi direvisi dari semula 4,7 persen menjadi 4 persen, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diturunkan dari USD 50 per barel menjadi USD 35 per barel.
Kemudian, nilai tukar diubah dari Rp 13.900 perUSD menjadi Rp 13.400 per USD.
"Karena keadaan sekarang kan keadaan Amerika dan lainnya juga ikut melemah kan. China dan sebagainya. Boleh dibilang terjadi kestabilan seperti ini. Kestabilan sekitar atau di atas Rp 13.000 per USD."
Baca juga:
Defisit 2016 melebar ke 2,5 persen, pemerintah butuh utang Rp 21 T
Mulai tahun depan, APBN hanya untuk program prioritas
Kepala BPS harap Jokowi tak pangkas dana Sensus Ekonomi 2016
Anggaran Kementerian PU-Pera dipangkas paling banyak di RAPBN-P 2016
Pemerintah tolak beri dana DPR bangun perpustakaan baru
Pemerintah targetkan penghematan perjalanan dinas 2016 Rp 21,5 T