Dilema Ojek Online, Bermanfaat Tekan Pengangguran Tapi Tak Sumbang Pajak Signifikan
Ekonom senior, Faisal Basri, menyoroti tren penerimaan negara dari pajak yang cenderung menurun dalam beberapa waktu terakhir. Salah satu hal yang menjadi sorotannya yakni banyaknya pekerja lepas seperti sopir ojek online (ojol) yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Ekonom senior, Faisal Basri, menyoroti tren penerimaan negara dari pajak yang cenderung menurun dalam beberapa waktu terakhir. Salah satu hal yang menjadi sorotannya yakni banyaknya pekerja lepas seperti sopir ojek online (ojol) yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Dia mengatakan, suksesnya pertumbuhan pajak itu ibarat menanam buah. Menurutnya, menumbuhkan ekonomi itu sama dengan kiat memetik buah yang ranum seandainya itu berasal dari bibit yang bagus dan dapat disiram secara teratur.
-
Siapa yang menggunakan layanan transportasi online di Indonesia? Berdasarkan riset Google, Temasek, dan Bain & Company pada 2022, layanan transportasi online digunakan oleh 80 persen populasi Indonesia.
-
Kapan layanan transportasi online mulai marak di Indonesia? Layanan transportasi online mulai marak di Indonesia sekitar tahun 2014-2015.
-
Mengapa transportasi online bisa menjadi pilihan yang lebih hemat? Banyak penyedia transportasi online yang menawarkan promo dan ada pula promo ketika Anda menggunakan metode pembayaran tertentu. Dengan tarif yang lebih murah, Anda pun bisa berhemat dan uangnya bisa digunakan untuk keperluan yang lain.
-
Apa contoh kecanggihan AI di bidang transportasi online? Aplikasi Transportasi Online Aplikasi transportasi online menggunakan teknologi AI untuk melakukan hal yang sangat kompleks yaitu menganalisis lalu lintas, memprediksi waktu tempuh, dan menemukan rute tercepat.
-
Kenapa pelaku membunuh driver taksi online? "Saya tulang punggung keluarga, setelah bapak dipenjara tersangkut kasus pidana ganjal ATM di Yogya. Ibu juga bingung minta saya untuk biayai kuliah adik yang di Bandung," kata Baaghastian.
-
Apa yang diminta Wakil Ketua DPR kepada penyedia transportasi online? Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni berharap ke depan penyedia transportasi online bisa menggandeng kepolisian untuk membuat fitur tombol darurat atau emergency button.
"Teman-teman harus sadari bahwa penerimaan pajak terbesar industri. Nah, kalau industrinya trennya turun terus ya pertumbuhan pajak juga turun," ujar dia saat ditemui di Tjikini Lima Restaurant & Cafe, Jakarta, Selasa (15/10).
Faisal mengapresiasi upaya perusahaan seperti Gojek dan Grab yang bisa memangkas angka pengangguran dengan menarik mitra kerja. Namun, dia menganggap hal tersebut belum efektif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas lantaran belum berperan besar dalam menyumbang pajak.
"Artinya orang yang bekerja bisa bayar pajak. Tapi kalau bekerjanya di Gojek Grab kan tidak ada NPWP-nya. Jadi ekonomi tumbuh berkualitas juga sangat penting," imbuh dia.
Menurutnya, sebuah badan usaha formal bakal melakukan pemotongan pajak pendapatan kepada para pegawainya. Sementara, driver ojol berstatus sebagai mitra kerja yang tidak mendapat slip gaji dari perusahaan yang mempekerjakannya.
"Kalau pabrik pertumbuhan niscaya pabrik itu punya nomor usaha formal dia bayar pajak perusahaan, dia bayar PPN, dan (pajak) pegawai-pegawai dari pabrik tinggal dipotong dari gaji. Tapi kalau ojek online tidak ada gajinya, tidak ada slip gajinya," tutur dia.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Bos Pajak: Dana Bebas Repatriasi Tax Amnesty Per September Rp 12,6 triliun
BPRD DKI Buka Layanan Pajak Keliling, 185 Orang Tunaikan Pajak di CFD
Dalam 2 Bulan, Pembayaran Pajak Melalui E-Commerce Tembus Rp59,7 Miliar
Ternyata, Orang Tajir Amerika Bayar Pajak Lebih Sedikit dari Rakyat Jelata
Menkeu Sri Mulyani: Pegawai Pajak Ditanya Penerimaan Sejauh ini, Mukanya Lesu Semua
Sindir Pemerintah, Pria Ponorogo Bayar Pajak Pakai Uang Receh
Pemerintah Diminta Berhati-hati Tangani Bisnis Jastip, Inilah Alasannya