Dilema Pemerintah Konversi Kompor Gas LPG ke Listrik
Dalam rangka mengurangi emisi karbon, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyiapkan program konversi kompor gas LPG ke kompor induksi. Program ini tak hanya bisa mengurangi emisi karbon, melainkan mengurangi impor gas LPG.
Dalam rangka mengurangi emisi karbon, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyiapkan program konversi kompor gas LPG ke kompor induksi. Program ini tak hanya bisa mengurangi emisi karbon, melainkan mengurangi impor gas LPG.
"Ini kan emisinya lumayan untuk bisa dikurangi, bisa juga mengurangi impor juga dan at the end itu energi listrik semuanya," kata Dirjen Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM, Rida Mulyana dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (18/1).
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
-
Kapan Kota Solo resmi dialiri listrik? Pada 12 Maret 1901, Kota Solo resmi dialiri listrik.
-
Apa yang menjadi fokus utama Kementerian LHK dalam isu terkait serapan karbon? Belakangan, PT Astra Internasional sejak 2022 fokus menangkap isu terkait dengan serapan karbon, seperti diamanatkan oleh Kementerian LHK.
-
Kapan PLN mulai mendukung ekosistem kendaraan listrik? PT PLN (Persero) berkomitmen untuk terus mendukung ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) yang berkembang pesat di Indonesia.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Kapan Bursa Karbon Indonesia resmi diluncurkan? Presiden Jokowi mengatakan ingin mengurangi dampak perubahan iklim yang saat ini terjadi di beberapa negara termasuk Indonesia. ”Karena memang ancaman perubahan iklim sangat bisa kita rasakan dan sudah kita rasakan. Dan, kita tidak boleh main-main terhadap ini, kenaikan suhu bumi, kekeringan, banjir, polusi, sehingga dibutuhkan langkah-langkah konkret untuk mengatasinya,” kata Presiden Jokowi.
Keberadaan pos pengaduan yang dibuat pemerintah terkait layanan subsidi listrik digunakan untuk mengetahui kebutuhan program konversi kompor induksi. Hanya saja, rencana tersebut saat ini masih dibahas bersama Wakil Presiden Maruf Amin melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
"Sekarang itu dibahas sama TNP2K dan PMK (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan)," kata dia.
Hal yang masih menjadi pertimbangan Pemerintah terkait daya listrik yang digunakan untuk menggunakan kompor induksi. Saat ini belum ditemukan teknologi kompor induksi dengan daya yang relatif rendah. Sehingga penggunaannya di masyarakat bisa lebih diterima.
Sebab saat ini, orang yang menggunakan kompor induksi tidak mungkin tegangan listrik di rumahnya hanya 450 VA. Sementara menaikkan daya listrik yang digunakan masyarakat juga bukan pilihan tanpa menghilangkan masalah.
"Tapi level yang sama 450 VA nah ini kesiapan teknologi, atau yang tadinya subsidi mau enggak naik 1.300 VA," kata dia.
Tagihan listriknya bisa membengkak dan bisa kehilangan kesempatan mendapatkan subsidi dari pemerintah. Sementara jumlah pelanggan listrik kategori 450 VA dan 900 VA mendominasi pelanggan listrik secara keseluruhan.
"Puluhan juta pelanggan loh. Di sisi lain teknologinya belum maju," tandasnya.
Baca juga:
Pemerintah Kaji Bangka Belitung dan Kalimantan Jadi Lokasi Pengembangan PLTN
Banyak Investor Tertarik Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di Indonesia
Pendapatan Negara dari Panas Bumi Capai Rp1,92 Triliun Sepanjang 2021
Stok Batubara Cukup, Pemerintah Jamin Suplai Listrik PLN Aman Hingga Akhir Januari
Data ESDM: Dari 578 Perusahaan, Baru 47 Penuhi Kebutuhan Batubara Dalam Negeri
Alasan Pemerintah Cabut 2.343 Izin Pertambangan Sepanjang 2021