Dirut BEI: Kami bingung mau dibawa kemana negara ini
"Kami minta Bappenas untuk membikin satu rangkaian kerja jangka panjang jadi tahu negara ini mau di bawa kemana."
Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia Tito Sulisto mengkritik pemerintahan Jokowi-JK yang terlihat tak memiliki rencana pembangunan jangka panjang. Ini membuat pelaku pasar seperti dirinya bingung menebak arah perkembangan Indonesia.
"Kami bingung mau dibawa kemana ini. Kami minta Bappenas untuk membikin satu rangkaian kerja jangka panjang yang kami jadi tahu negara ini mau di bawa kemana," katanya di Jakarta, Senin (7/9).
-
Apa yang diresmikan Jokowi di BEI? Presiden Jokowi mengatakan ingin mengurangi dampak perubahan iklim yang saat ini terjadi di beberapa negara termasuk Indonesia. ”Karena memang ancaman perubahan iklim sangat bisa kita rasakan dan sudah kita rasakan. Dan, kita tidak boleh main-main terhadap ini, kenaikan suhu bumi, kekeringan, banjir, polusi, sehingga dibutuhkan langkah-langkah konkret untuk mengatasinya,” kata Presiden Jokowi.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Mengapa Jokowi mendorong kerja sama ekonomi biru dengan India? "Potensi kerja sama tersebut bisa kita dorong menuju ekonomi biru, ketahanan pangan, konektivitas maritim dan sumber daya energi laut yang berkelanjutan,"
-
Di mana Jokowi meninjau persediaan beras? Jokowi dan rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Labuhanbatu dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU. Dia direncanakan mengecek bahan pokok di Pasar Gelugur Rantauprapat, serta meninjau persediaan beras dan menyerahkan bantuan pangan kepada masyarakat.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
Pemerintahan dahulu, kata Tito, memiliki Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Namun, itu dihapus sehingga membuat Indonesia menganut sistem presidensial.
Dimana kebijakan ekonomi tak perlu lagi mendapat persetujuan parlemen.
"DPR hanya lihat anggarannya. Tapi karena tidak ada kewajiban praktis kita tidak lihat (dan) tahu mau kemana? Sampai saat ini gak ada. Coba tunjukan rencana 25 tahun yang di-approve dan pernah disosialisasikan."
Kata Tito, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah merancang rencana kerja 2004-2025. Rencana itu kemudian disepakati pada 2007. Kala itu Menteri Keuangan dipegang Sri Mulyani Indrawati.